Palembang (ANTARA News Sumsel) - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pihaknya akan tetap menjadi lembaga yang independen dengan menyajikan data riil sesuai hasil potret di lapangan.
"Metodologi yang dilakukan BPS diawasi lembaga monitoring baik nasional maupun internasional. Jadi kami tertantang untuk tetap independen, karena ini sesuai dengan ruh BPS," kata Endang dalam acara workshop BPS Sumsel, di Palembang, Rabu.
Pada kesempatan itu, Endang mengakui suatu ketika dirinya pernah diminta oleh instansi tertentu di daerah untuk memanipulasi data kemiskinan untuk kepentingan seseorang dalam mengikuti Pemilihan Umum Kelapa Daerah (Pilkada).
Fenomena ini sering terjadi, terutama di saat menjelang Pilkada. Saya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPS di NTB juga merasakannya. Di sinilah integritas saya diuji, kata Endang.
Untuk itu, publik perlu memahami bahwa pemanipulasian data itu haram karena semua data yang keluar dari BPS harus berdasarkan hasil monitoring.
Adanya modus meminta BPS untuk memanipulasi data itu diduga karena masih banyak yang belum memahami pentingnya keakuratan data. Data ini akan digunakan pemerintah dalam membuat kebijakan terkait kepentingan masyarakat.
Suatu data bisa dikatakan berkualitas jika respondennya jujur, petugasnya bagus, dan sistemnya baik. Jika data dimanipulasi maka untuk apa semua ini, ujarnya.
Endang mengatakan setiap bulan BPS merilis data hasil dari survei di lapangan terkait kondisi terupdate dari tiap-tiap daerah.
Metodologi yang digunakan pada umumnya sama di setiap provinsi, hanya saja perhatian khalayak terkadang berbeda-benda tergantung dari atensi ekonomi di provinsi tersebut.
Semisal di NTB, atensi lebih kepada kondisi alam karena daerah rawan gempa. Sedangkan di Sumsel ini, lebih ke pertambangan dan pertanian karena menjadi sumber ekonominya, kata dia.
BPS tetap independen sediakan data riil lapangan
BPS (ANTARA)
