Kabupaten Banyuasin susun dokumen perlindungan ekosistem gambut

id gambut

Kabupaten Banyuasin susun dokumen perlindungan ekosistem gambut

Arsip - Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) melakukan proses pembasahan pada lahan gambut menggunakan air sumur bor di Desa Pangkoh Sari, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2020). (ANTARA FOTO/Makna Zaezar)

Palembang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, memulai proses penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) untuk mewujudkan program Gambut Lestari.

Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin Kosarudin di Pangkalai Balai, Jumat, mengatakan, penyusunan RPPEG ini dilakukan dalam lokarya yang diikuti berbagai pihak terkait.

Perserta meliputi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, jajaran UPT Kementerian LHK, BRGM, DLHP Pemprov Sumatera Selatan, OPD Kabupaten Banyuasin, akademisi, mitra pembangunan, kalangan swasta dan profesional, serta media. Kemudian, ICRAF Indonesia, Forum DAS Sumatera Selatan, dan Balai Penelitian Tanah.

“Melalui lokakarya ini diharapkan akan terkumpulnya masukan dari berbagai sudut pandang,” kata Kosarudin saat membuka lokarya secara daring.

Harapannya, para pemangku kepentingan dapat memahami prosedur penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten yang menjadi dasar dalam proses implementasi penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin.

Saat ini bukan hanya Pemkab Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sedang penyusunan RPPEG Provinsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Muhammad Senen Har mengatakan pengelolaan gambut ini tak lain untuk menyejahterakan masyarakat Banyuasin.

Menurutnya, masyarakat harus dijadikan sebagai subjek, bukan objek, untuk pemeliharaan dan pengelolaan gambut.

Harapannya penyusunan RPPEG ini nantinya dapat memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan Banyuasin yang bangkit, adil dan sejahtera, kata dia.

Penyusunan dokumen RPPEG merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

PP tersebut memberikan mandat kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan RPPEG sesuai kewenangannya.

Dokumen RPPEG memuat rencana jangka panjang pengelolaan dan perlindungan lahan gambut untuk 30 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan upaya perlindungan awal bagi lahan gambut dari kerusakan, dan degradasi lahan. Dalam penyusunannya, harus dilakukan secara komprehensif dan teliti, dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional.

Hadirnya RPPEG diharapkan mampu mendorong pemanfaatan gambut yang lebih baik bagi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dan menjamin kelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Banyuasin untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Sejauh ini, lahan gambut sudah dimanfaatkan oleh sektor kehutanan, perkebunan, pertanian serta hutan terdegradasi di Sumatera Selatan.

Rinciannya mencakup hutan tanaman industri dan perhutanan sosial mencapai 558.220 Ha, perkebunan sawit mencapai 231.741 Ha, pertanian dan argoforestry mencapai 149.633 Ha, serta hutan terdegradasi mencapai 182.525 Ha.

 
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2021