Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, tengah menyisir masyarakat miskin baru yang terdampak pelemahan ekonomi akibat COVID-19 agar masuk kedalam Sistem Informasi Data Kemiskinan sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Palembang, Harrey Hadi, Rabu, mengatakan saat ini terdapat sekitar 114.000 kepala keluarga (KK) miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinsos Palembang, sekitar 65.000 di antaranya telah mendapat alokasi bantuan pemerintah pusat.
"Ada sekitar 49.000 KK yang menjadi tanggungan APBD Palembang, tapi ini belum termasuk data orang miskin baru," ujar Harrey.
Penambahan jumlah orang miskin baru dalam tanggungan APBD Palembang diprediksi berkisar 5 persen dan bertambah menjadi sekitar 51.500 KK, angka tersebut menurutnya tidak jauh dari perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS) Palembang.
Namun, dinas sosial setempat akan memvalidasi ulang orang miskin baru langsung ke lapangan dengan indikator Kemensos yang menggunakan 36 variabel dari instrumen BDT.
Orang miskin baru di data by name by address untuk memperoleh angka yang detail, kata dia, sehingga akumulasi data kemiskinan menjadi acuan yang valid dalam menyalurkan berbagai bantuan.
Bantuan yang disalurkan dapat berupa langsung tunai, pangan, ataupun bantuan lain dari berbagai instansi yang diserahkan ke Pemkot Palembang, termasuk stimulus pemerintah selama pandemi COVID-19 yang diharapkan mengurangi tingkat pengeluaran warga miskin.
"Memang kriteria kemiskinan versi Kemensos banyak, tetapi di satu sisi dalam kondisi saat ini ada banyak masyarakat yang perlu dibantu, sehingga dengan kebijakan stimulus mudah-mudahan meringankan biaya pengeluaran masyarakat di luar bantuan lain," tambah Harrey.
Sementara dalam menghadapi pandemi COVID-19, Pemkot Palembang telah merealokasi anggaran sebesar Rp200 Miliar sebagai tiga langkah persiapan, yakni penanganan kesehatan, antisipasi dampak ekonomi, dan bantuan sosial.
Pemkot Palembang sisir orang miskin baru
Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang, Harrey Hadi (ANTARA/Aziz Munajar/20)
Ada sekitar 49.000 KK yang menjadi tanggungan APBD Palembang, tapi ini belum termasuk data orang miskin baru
