Saat sosialisasi Implementasi Sub Penyalur BBM bagi masyarakat Muba di Kecamatan Keluang, Muba, Jumat, Anggota Komite BPH Migas Achmad Rizal di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Jumat, mengatakan bahwa untuk menjalankan program "BBM Satu Harga" dibutuhkan subpenyalur BBM di daerah tersebut.
"Muba merupakan salah satu kabupaten yang menggambarkan distribusi BBM yang belum merata di Indonesia, yang terlihat dari masih sering terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU," kata dia.
Menurutnya, percepatan pelaksanaan BBM Satu Harga perlu didukung oleh subpenyalur.
Ia mengatakan masyarakat di desa itu bisa menjadi subpenyalur BBM sesuai rekomendasi bupati atau kepala daerah.
Sementara itu, Wakil Bupati Muba Beni Hernedi mengatakan Pemkab Muba telah mengusulkan adanya subpenyalur di daerah itu.
"Tahun lalu sudah diterapkan (subpenyalur BBM Satu Harga) di Kecamatan Lalan. Alhamdullilah sekarang masyarakat Kecamatan Lalan bisa membeli BBM dengan harga normal," kata dia.
Beni mengatakan sesuai dengan program presiden sejak tahun 2017, subpenyalur BBM ini bertujuan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan efek positif bagi perekonomian dengan mendorong BBM satu harga.
Ia mengemukakan Kecamatan Keluang berpotensi untuk menjadi subpenyalur BBM Satu Harga seiring adanya BUMDes dan koperasi di kecamatan itu.
"Apalagi BUMDes Keluang ini merupakan terbaik di Kabupaten Muba, dari itu perlu diajarkan dan disosialisasikan terkait implementasi subpenyalur BBM ini," kata dia.
Beni menjelaskan terdapat 15 kecamatan di Muba, namun ketersediaan SPBU belum merata, selama ini sering terjadi penjualan BBM melalui pengecer dengan harga mahal.
"Oleh karena itu harapan kami Bumdes atau koperasi di Kecamatan Keluang bisa menjadi subpenyalur BBM bagi masyarakat di sini," kata dia.
Anggota Komisi VII DPR RI Nazaruddin Kiemas, mengatakan legislator siap mendorong percepatan pemberlakuan program BBM Satu Harga di Kabupaten Muba.
"Program BBM satu harga merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan energi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) termasuk di Kabupaten Muba," ujar dia.
Nazarudin melanjutkan, meskipun terdapat kendala cukup pelik dalam mewujudkan program ini, namun bagi instansi terkait dan Komisi VII DPR RI, upaya mewujudkan pemberlakuan BBM satu harga ini adalah hal mutlak dan tidak ada pilihan, selain tetap didorong.
Ia menambahkan, solusi yang kini ditempuh bersama berupa intervensi pihak pertamina dalam mengatasi transportasi BBM.
