Demokrat: Dua pasang Capres dalam pemilu dapat menyebabkan polarisasi

id Demokrat,Pemilu 2024,calon pilpres,pilpres 2024,Herzaky Mahendra Putra

Demokrat: Dua  pasang Capres dalam pemilu dapat menyebabkan polarisasi

Dokumentasi - Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (5/6). ANTARAYudhi Mahatma/Asf/ama

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa pemilihan umum yang hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden dapat mengakibatkan polarisasi yang mengental di kalangan masyarakat.

"Polarisasi yang mengental (diakibatkan oleh, red.) hanya dua calon di (pemilihan umum presiden, red.) 2014 dan 2019," kata Herzaky dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Polarisasi tersebut, ucap ia melanjutkan, masih menyisakan luka mendalam di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Herzaky mengatakan bahwa mungkin saja para elite dapat berdamai dengan mudah antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, di tingkat akar rumput, dampak dari polarisasi masih membekas dan mempengaruhi pola interaksi antara masyarakat.

"Pengalaman pahit dua pilpres terakhir ini tentu jangan sampai kita ulang kembali di Pilpres 2024,” ucap dia berharap.

Oleh karena itu, Partai Demokrat memandang bahwa penting bagi Indonesia untuk membuka ruang kontestasi seluas mungkin guna memberikan kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk berpartisipasi di ajang pemilihan umum presiden 2024.

"Bukan malah mempersempit ruang kontestasi dan memaksakan rakyat dihadapkan kembali pada dua calon saja. Seakan-akan bangsa ini kekurangan calon pemimpin nasional," kata Herzaky melanjutkan.

Menurut Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini, kontestasi yang terbuka dapat memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk menunjukkan kinerja dan pengabdiannya kepada rakyat, baik melalui jabatannya sebagai pejabat publik, maupun untuk mengabdi melalui jalur pimpinan partai politik, seperti dengan menduduki posisi sebagai ketua umum partai.

Melalui kinerja dan pengabdian mereka, rakyat akan menilai siapa yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, serta siapa yang mengejar efek elektabilitas dan hanya memperjuangkan kepentingan kelompok.

"Jangan menghambat atau memotong-motong gerak putra dan putri terbaik bangsa ini dalam menunjukkan kinerja terbaiknya (hanya, red) karena ada pihak-pihak yang tidak siap menghadapi kontestasi terbuka dengan banyak putra dan putri terbaik bangsa," ujarnya.