Medan (ANTARA) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan ada beberapa titik rawan korupsi, beberapa di antaranya adanya birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, serta relokasi anggaran COVID-19.
"Kemudian penyelenggaraan bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah," ujar Firli, dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Se- Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kamis.
Baca juga: KPK sebut keberhasilnya kepala daerah diukur dari besar kecil anggaran bansos
Ia menyebutkan korupsi bisa dicegah kalau punya integritas. Definisi dari Integritas adalah kesatuan atau keselarasan antara hati, pikiran, perbuatan dan hati nurani
"Sudah saatnya kita komitmen untuk memberantas korupsi untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersih," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR sebut hambatan utama investasi di Indonesia adalah korupsi
Firli juga mengatakan bahwa negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk menangani pandemi COVID-19.
Saat pandemi COVID-19 ini, negara semakin banyak mengeluarkan anggaran akibat adanya beberapa indikator salah satunya adalah kemiskinan, dan para kepala daerah harus memberikan bansos untuk masyarakat yang terdampak.
Baca juga: Kejari palembang terima tersangka kasus penipuan proyek Asian Games
"Selain itu indikator pengangguran, indikator ibu melahirkan maka semakin bertambah penduduk, dan indikator sengketa lahan," katanya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dari beberapa perwakilan daerah.
Hadir pada acara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin , dan para Wali kota/Bupati di jajaran Provinsi Sumut.
Firli Bahuri: Ada beberapa titik rawan korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri . (ANTARA/HO)
