Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa mewujudkan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha perikanan merupakan kunci utama guna mengatasi berbagai permasalahan sektor kelautan nasional.
"Iklim yang kondusif jadi kunci. Jangan belum mulai apa-apa, pelaku usaha sudah suruh bayar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sebagainya," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menteri Edhy mengingatkan bahwa pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 yang berlangsung 4-5 Desember lalu, dirinya telah berbincang dengan berbagai kepala dinas kelautan dan perikanan daerah.
Dalam kesempatan itu, ujar dia, tiap daerah telah diminta untuk menyampaikan program-program yang ingin diprioritaskan di wilayahnya ke DPR.
Menteri Edhy mengatakan bahwa anggaran tak menjadi masalah utama melainkan bagaimana menciptakan iklim industri perikanan yang kondusif ke depannya.
"Kami baru selesai Rakornas dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Beri kami waktu untuk mengevaluasi dan merumuskan Permen-Permen yang ada. Tidak akan lama tapi saya tidak mau gegabah," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan semua pihak mesti bersatu dan terus meningkatkan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan), mari bergandengan tangan, sama-sama kita wujudkan amanah dan visi Presiden," kata Menteri Edhy.
Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menutup Rapat Koordinasi Nasional KKP tahun 2019 yang telah menghasilkan berbagai poin kesepakatan.
Sejumlah poin itu antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan telah meminta kepada seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.
Selain itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.
Berita Terkait
Pakar: Pengurangan vonis eks Menteri KKP Edhy Prabowo jadi preseden buruk MA
Rabu, 15 Februari 2023 12:50 Wib
Pakar Hukum pertanyakan rekam jejak Gazalba Saleh terkait Edhy Prabowo
Rabu, 15 Februari 2023 12:19 Wib
KPK setor Rp72 miliar dan 2.700 dolar AS dari kasus Edhy Prabowo
Jumat, 8 April 2022 10:57 Wib
KPK eksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Tangerang
Rabu, 6 April 2022 14:57 Wib
KPK singgung hakikat pemberantasan korupsi soal hukuman Edhy dikurangi
Kamis, 10 Maret 2022 12:56 Wib
Hakim banding nilai vonis Edhy Prabowo tak cerminkan keadilan, vonis lebih berat
Kamis, 11 November 2021 23:13 Wib
Akademisi nilai pencabutan hak politik Edhy Prabowo tak maksimal
Senin, 19 Juli 2021 14:09 Wib
KPK hormati vonis 5 tahun penjara terhadap Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
Jumat, 16 Juli 2021 14:40 Wib