Menteri Edhy: Iklim kondusif perikanan jadi kunci utama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa mewujudkan iklim yang kondusif bagi para pelaku usaha perikanan merupakan kunci utama guna mengatasi berbagai permasalahan sektor kelautan nasional.

"Iklim yang kondusif jadi kunci. Jangan belum mulai apa-apa, pelaku usaha sudah suruh bayar IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sebagainya," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menteri Edhy mengingatkan bahwa pada Rakornas Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019 yang berlangsung 4-5 Desember lalu, dirinya telah berbincang dengan berbagai kepala dinas kelautan dan perikanan daerah.



Dalam kesempatan itu, ujar dia, tiap daerah telah diminta untuk menyampaikan program-program yang ingin diprioritaskan di wilayahnya ke DPR.

Menteri Edhy mengatakan bahwa anggaran tak menjadi masalah utama melainkan bagaimana menciptakan iklim industri perikanan yang kondusif ke depannya.

"Kami baru selesai Rakornas dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Beri kami waktu untuk mengevaluasi dan merumuskan Permen-Permen yang ada. Tidak akan lama tapi saya tidak mau gegabah," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan semua pihak mesti bersatu dan terus meningkatkan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.



"Kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan), mari bergandengan tangan, sama-sama kita wujudkan amanah dan visi Presiden," kata Menteri Edhy.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menutup Rapat Koordinasi Nasional KKP tahun 2019 yang telah menghasilkan berbagai poin kesepakatan.

Sejumlah poin itu antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan telah meminta kepada seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.

Selain itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.