Kendari (ANTARA) - Personel gabungan Ditkrimsus Polda Sulawesi Tenggara dan Tim Bareskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana penyerobotan kawasan hutan untuk penambangan tanah uruk tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart melalui komunikasi via whatsapp yang dikirim, Jumat malam, menyebutkan perusahaan yang diduga melakukan kegiatan penambangan tanah uruk tanpa izin adalah PT Obsidian Stainless Steel (OSS).
"Penambangan tanah uruk dalam kawasan terungkap berkat laporan masyarakat. Penyelidik akan mengusut tuntas dugaan terjadi tindak pidana dalam kegiatan investasi tersebut," kata Goldenhart.
Selain perusahaan yang dituntut bertanggung jawab secara hukum, juga terbuka peluang oknum pemerintah setempat yang diduga kuat mengetahui penambangan tanah uruk dalam kawasan hutan produksi tanpa izin sah.
Adapun barang bukti yang disita penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Kriminal Khusus Polda Sultra bersama Tipidter Bareskrim Polri adalah 81 unit dump truck, 33 unit ekskavator, dua unit loader dan satu unit buldoser atau keseluruhan alat berat sebanyak 117 unit.
Benar bahwa Ditkrimsus Polda Sultra didampingi Tim Bareskrim Polri telah melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan tanah uruk tanpa IUP serta berlokasi di dalam kawasan hutan tanpa IPPKH diduga dilakukan oleh PT OSS (Obsidian Stainless Steel)
Penyelidik gabungan Mabes Polri dan Polda Sultra menemukan kegiatan penggalian tanah uruk di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe yang berada dalam kawasan hutan produksi tanpa IPPKH.
IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
Penambang dijerat melanggar pasal 89 ayat (2) huruf a, b UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan belum memiliki IUP melanggar pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.
Berita Terkait
AHY ungkap penyebab 2.086 hektare tanah IKN masih bermasalah
Selasa, 16 April 2024 14:45 Wib
BPN OKU distribusikan 95 persil sertifikat redistribusi tanah
Senin, 8 April 2024 16:05 Wib
Lima nagari di Tanah Datar diterjang banjir lahar hujan Gunung Marapi
Sabtu, 6 April 2024 11:40 Wib
Indonesia kembangkan sistem peringatan tanah longsor nasional
Senin, 1 April 2024 9:34 Wib
Masih ada tiga korban longsor Bandung Barat yang masih tertimbun
Jumat, 29 Maret 2024 15:01 Wib
Korban banjir meninggal di Bandung Barat bertambah jadi empat orang
Rabu, 27 Maret 2024 11:03 Wib
Tim gabungan evakuasi korban tertimbun longsor di Ciparigi dan Sempur
Senin, 25 Maret 2024 10:21 Wib
Musisi Franki harapkan presiden terpilih benahi industri musik
Kamis, 21 Maret 2024 18:58 Wib