Purwokerta (ANTARA) - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman Luthfi Makhasin menilai bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebaiknya dipisah guna menyederhanakan tata kelola pemilu.
"Memang baiknya pada pelaksanaan di masa yang akan datang, Pilpres dipisah dengan Pileg agar prosesnya berjalan lebih efektif," katanya di Purwokerto, Sabtu.
Menurut dia, pelaksanaan pemilihan umum serentak membuat konsentrasi sebagian besar masyarakat lebih tertuju kepada Pilpres.
"Pilpres yang dilaksanakan serentak dengan Pileg membuat konsentrasi hampir sebagian besar masyarakat ke Pilpres. Padahal Pileg juga tidak kalah penting," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pada masa yang akan datang perlu dilakukan pengkajian ulang dan perumusan secara matang mengenai pelaksanaan pemilu serentak.
"Terlebih lagi kondisi geografis kita terlalu luas dan insfrastruktur fisik dan IT belum merata," ucapnya.
Hal itu, kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi dan bahan kajian oleh para pihak terkait di masa mendatang.
"Karena itulah menurut saya perlu adanya pemisahan pemilu nasional untuk presiden. Lalu DPR dan DPD sendiri dan Pilkada dan DPRD sendiri," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sistem pemilihan umum serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif harus dipisahkan kembali di pemilu tahun 2024 guna meningkatkan atensi masyarakat terhadap Pileg.
Sementara itu, Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.
Berita Terkait
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
MK tolak dalil AMIN soal Twitter Kemenhan untuk kampanye 02
Senin, 22 April 2024 13:09 Wib
MK: Tak ada bukti intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasagan calon
Senin, 22 April 2024 12:09 Wib
MK: KPU tak mengubah PKPU 19/2023 tidak melanggar hukum
Senin, 22 April 2024 12:07 Wib
Polda Sumsel antisipasi kamtibmas pasca-putusan MK terkaitl Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 12:00 Wib
Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tiba di Mahkamah Konstitusi
Senin, 22 April 2024 9:55 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Prabowo minta pendukung tak gelar aksi
Jumat, 19 April 2024 10:57 Wib