Legislator Sumsel nilai sistem BOT merugikan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Panitia Khusus II DPRD Sumatera Selatan, Syaiful Padli menilai, setelah mereka studi banding ke pemerintah DKI Jakarta ternyata sistem bangun guna serah atau build operate and transfer/BOT merugikan.

Sistem BOT merugikan DKI Jakarta, karena itu agar ini tidak terjadi lagi pemerintah daerah meninggalkan sistem tersebut dan menggunakan build, transfer, operate (BTO), kata Anggota Panitia Khusus II DPRD Sumatera Selatan Mgs Syaiful Padli di Palembang, Minggu.

Menurut dia, hal itu mereka peroleh informasinya setelah melakukan kunjungan kerja ke DKI Jakarta dan berdiskusi dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.

Terkait dengan BOT ini telah merugikan Pemprov DKI Jakarta, karena itu belajar dari sana pemerintah provinsi tersebut merubah dari BOT menjadi sistem BTO.

"Sistemnya kalau BOT diserahkan di ujung, yakni setelah dibangun dikelola baru diserahkan ke pemerintah, sedangkan BTO, diserahkan dari awal setelah dibangun dengan cara ini semuanya akan tercatat sebagai aset Pemprov," katanya.

Ia menilai, dengan sistem BTO ini jauh lebih menguntungkan, karena aset, selain sudah tercatat dan menjadi milik pemerintah, sejak awal pula pemprov sudah mendapatkan kontribusinya.

Ia mengatakan, bila diserahkan di ujung, misal setelah 30 tahun, khawatir tidak tercatat sebagai aset pemerintah.

Jadi, menurut penjelasan Biro Hukum Pemprov DKI, kalau 30 tahun lagi mereka tidak menjabat lagi, kemudian siapa yang menjamin datanya masih ada.

"Karena itu, daripada nanti aset hilang lebih baik diserahkan sejak awal. Jangan sampai hilang setelah 30 tahun nanti dan saya juga melihat sistem BTO aset kita lebih terjaga," tuturnya.

Ini akan menjadi rekomendasi yang bakal ia berikan secara pribadi. Dan ia berharap kalaupun nanti teman-teman di pansus berpendapat berbeda, ini bisa dicatat sebagai masukan dan rekomendasi pribadi, katanya.