PT Petrochina komitmen penuhi tuntutan Pemkab Tanjabtim

Jambi (ANTARA Sumsel) - Setelah melalui peninjauan lapangan dan dialog yang melibatkan sejumlah pihak, akhirnya PT Petrochina berkomitmen untuk memenuhi sejumlah tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, terkait permasalahan yang ada selama ini.
        
Komitmen Petrochina untuk memenuhi tuntutan Pemkab Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) itu dicapai dalam pertemuan yang melibatkan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah I Made Suwandi, Sekda Tanjabtim Sudirman, SKK Migas, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional dan Pemprov Jambi di Kantor Petrochina di Muarasabak, ibukota Tanjabtim, Jumat (5/7).
         
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sudirman ketika dikonfirmasi, Sabtu, membenarkan adanya komiten dari Petrochina tersebut dan menyambut niat baik perusahaan pengeboran minyak itu untuk memenuhi sejumlah tuntuntan yang disampaikan pihak Pemkab Tanjabtim.
        
Sebelumnya, Petrochina terlibat "sengketa" dengan Pemkab Tanjabtim terkait sejumlah kewajiban dan pelanggaran yang dilakukan dalam melakukan ekplorasi migas di daerah itu.
        
 Pelanggaran itu antara lain adanya puluhan sumur migas yang beroperasi tanpa izin lokasi, tidak berjalannya kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan (CSR), sumbangan pihak ketiga dan adanya dugaan pencemaran sungai dan tanah akibat limbah pengeboran migas.
         
"Kita menghargai komitmen Petrochina itu, namun yang kita tunggu adalah realisasi dari komitmen itu, karena hal itu menyangkut kesejahteraan masyarakat Tanjabtim," kata Sekda.
         
Ia mengatakan, komitmen yang sudah dibuat itu nantinya akan ditindak lanjuti dengan surat penyataan yang lebih detil agar lebih jelas lagi, termasuk batas waktu untuk merealisasikan komitmen itu.
         
Dalam pertemuan itu, Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah I Made Suwandi menyatakan dari hasil peninjauan ke lapangan bersama sejumlah pihak disimpulkan memang telah terjadi indikasi pencemaran lingkungan seperti yang sampaikan oleh Pemkab Tanjabtim.
        
Namun demikian, ia meminta agar semua pihak menghormati niat baik Petrochina untuk memenuhi sejumlah tuntutan Pemkab Tanjabtim dan upaya pemulihan lingkungan yang saat ini mulai dijalankan.
        
"Kita menghargai adanya titik temu antara Pemkab Tanjabtim dan PT Petrochina, walaupun masih ada tahapan berikutnya yang harus dintindak lanjuti," katanya.
         
Terkait sumur-sumur ilegal yang belum mempunyai izin lokasi, katanya, perusahaan itu menyatakan akan segera memenuhi kewajibannya, sebab sesuai undang-undang tentang pemerintahan daerah, ada kewenangan daerah terkait izin lokasi dalam pengelolaan migas.
         
Ia mengingatkan Petrochina untuk menghormati kultur dan budaya daerah dimana perusahaan itu beroperasi sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
         
Dirjen pun menganalogikan dengan mengutip sebuah peribahasa "dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung".
         
Terkait adanya sumur-sumur ilegal yang hingga kini masih disegel oleh Pemkab Tanjabtim, Made Suwandi menyatakan segel itu bisa saja dibuka tapi harus benar-benar ada jaminan dari Petrochina untuk melaksanakan komitmennya.
         
Ia juga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menggenjot produksi migas secara nasional, namun demikian perusahaan migas yang melakukan upaya-upaya mengejar target produksi itu jangan merugikan daerah atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada.
         
Menurut Dirjen, munculnya "sengketa" antara Petrochina dan Pemkab Tanjabtim juga akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi, karena itu ke depan jika ada persoalan segera diselesaikan dan duduk bersama.
         
Pemkab Tanjabtim adalah wakil pemerintah pusat di daerah yang juga mempunyai peraturan-peraturan dan wewenang yang harus dihormati, termasuk oleh Petrochina, tambahnya.
         
Sementara itu Vice President Petrochina Maryke PY Pulunggono menyatakan pihaknya akan melaksanakan komitmen yang telah dicapai dalam pertemuan dengan Pemkab Tanjabtim.
         
"Kita sudah komitmen untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Pemkab Tanjabtim, termasuk soal CSR dan pengeloaan gas," katanya.
         
Soal CSR, Maryke mengakui ada keterlambatan, namun pihaknya tetap akan menjalankan, baik untuk tahun 2012 maupun 2013. Keterlambatan itu khususnya terjadi pada CSR untuk infrastruktur karena harus melalui tender dan tidak bisa dengan Tunjuk Langsung (TL).
         
Sedangkan soal tuntutan Pemkab Tanjabtim untuk mengelola gas, ia menyatakan juga akan dipenuhi dan sudah dibicarakan dengan SKK Migas.
         
Ia juga mengakui adanya permasalahan dengan Pemkab Tanjabtim akibat kurang intensifnya komunikasi, dan ke depan diharapkan tidak terjadi lagi.