Palembang (ANTARA Sumsel) - Kontraktor asal Sumatera Selatan masih kalah bersaing dalam pengerjaan proyek infrastruktur di daerah yang didanai APBN karena dinilai kurang berpengalaman, kata Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumsel, Sastra Suganda di Palembang, Kamis.
Dia mengatakan, kondisi ini membuat pengusaha di Sumsel sulit berkembang karena hanya kebagian proyek golongan menengah dan kecil, yakni di bawah Rp50 miliar.
"Secara kemampuan dan modal, sebenarnya sudah bisa bersaing, tapi kesempatan yang saja yang belum diberikan. Salah satu alasannya karena kurang berpengalaman," kata dia seusai beraudiensi dengan Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo.
Ia mengatakan, pemerintah tidak mau mengambil risiko sehingga enggan menyerahkan proyek besar (di kisaran Rp100 miliar ke atas) kepada pengusaha lokal.
"Di Sumsel hingga kini tidak ada kontraktor lokal yang dipercaya untuk mengerjakan jalan tol, kepercayaan sebatas diberikan untuk pengerjaan proyek jembatan dan irigasi," ujar dia.
Menurut dia, sempitnya peluang untuk mengerjakan proyek besar ini juga lantaran sistem yang dibuat pemerintah.
Biasanya, pemerintah provinsi hanya mendapat proyek pembebasan lahan, sementara untuk proyeknya diserahkan kepada pemerintah pusat.
"Jadi lelang proyek dilakukan di Jakarta, tidak di daerah. Sehingga, perusahaan nasional yang biasanya menang. Lebih spesifik lagi, biasanya perusahaan plat merah," kata dia.
Berdasarkan cacatan LPJK, di Palembang terdapat 20 perusahaan besar kategori B1, yakni mampu mengerjakan proyek di kisaran Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Sementara, untuk kategori B2 yakni diatas Rp100, menurutnya, sama sekali belum ada.
Ke depan, LPJK menganjurkan pemerintah untuk memberikan ruang lebih kepada pengusaha lokal untuk pengerjaan kontruksi di daerah karena telah memiliki kemampuan setara dengan perusahaan nasional.
LPJK berharap pengusaha lokal ini diberdayakan mengingat pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terjadi pembangunan infrastruktur yang cukup massif.
"Saat ini pemerintah sudah ada arah ke sana, tampaknya untuk proyek dikisaran Rp100 miliar sudah tidak ada perusahaan plat merah yang ambil bagian pada proses lelang," kata dia.
