Palembang (ANTARA Sumsel) - Program pembangunan berkelanjutan di Palembang, Sumatera Selatan, terasa belum optimal karena sejumlah fasilitas pelayanan publik yang sudah dirintis sebelumnya malah tidak menunjukan tren peningkatan, kata mantan wali kota Palembang Eddy Santana Putra.
"Salah satu indikator dapat dilihat dengan menurunnya kinerja Transmusi. Padahal, penyediaan layanan transportasi publik yang aman dan nyaman adalah salah satu tugas pemerintah dan masuk dalam program berkelanjutan," kata wali kota periode 2008-2013 ini.
Ia menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan transfortasi publik ini, pemerintah kota sebelumnya telah mengeluarkan peraturan daerah yang isinya pemerintah harus menyediakan transportasi massal kepada warga.
"Harusnya ada perbaikan seperti busnya harus ditambah, sistem pembayaran harusnya mempertahankan memakai smartcard. Jangan seperti sekarang ini kembali ke manual lagi," ujar dia yang dijumpai seusai menjadi pembicara di seminar bertajuk “Reformasi Struktural Pada Kepemimpinan Jokowi-JK dan Pembangunan Kota Palembangâ€.
Selain menyoroti pelayanan transfortasi massal, Eddy juga mengamati kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang tergolong menurun. "Saya dengar sekarang ada keluhan kualitas airnya kuning," kata dia.
Begitu pula dengan kegiatan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan juga mulai tidak terdengar. "Dulu kita sudah lakukan perbaikan beberapa gedung sekolah. Seharusnya sekarang dilanjutkan karena masih banyak sekolah-sekolah yang harus diperbaiki," ujar dia.
Ke depan, Eddy mengharapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang pembangunan berkelanjutan ini tetap diteruskan untuk mencapai visi dan misi Kota Palembang.
"Saya siap jika diminta untuk bertukar pikiran bagaimana membangun Kota Palembang ini. Bukan karena merasa pintar, tapi sebagai pejabat yang lebih dulu memimpin Palembang. Sejauh ini belum pernah diajak berkomunikasi maupun tukar pikiran," kata dia.
Sementara Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengharapkan, pemerintahan baik di Sumsel maupun di Palembang harus benar-benar yang menjalankan amanah rakyat.
"Jangan sampai pejabat-pejabat Sumsel dan Palembang ini ada yang korupsi. Kita ingin Sumsel dan Palembang ini maju. Pembangunan juga harus terus berkelanjutan," tambah dia.
