BKKBN Sumsel gelar seminar analisa kependudukan 2013

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan menggelar seminar analisa kependudukan 2013 di Palembang, Selasa untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai pentingnya menekan jumlah penduduk.
     
Dirut Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat Suyono mengatakan seminar ini digelar untuk memberikan gambaran kepada para pengambil dan penentu kebijakan pada jajaran pemerintahan mengenai pentingnya mengatasi persoalan kependudukan.
     
"Masalah kependudukan ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai gambaran jika pertambahan penduduk tidak diimbangi dengan kualitas maka akan terjadi berbagai pengerusakan alam, ancaman terhadap ketahanan pangan, hingga penurunan tingkat keamanan di masyarakat," ujarnya.
     
Ia mencontohkan, Provinsi Jawa Barat (provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia) yang dahulu dikenal sebagai daerah bebas dari polusi, kini telah mengalami pencemaran air hingga level 4. Padahal untuk level 2 saja harus mengeluarkan dana yang besar untuk proses penjernihan.
     
Oleh karena itu, penentu dan pengambil kebijakan pada tingkat daerah seperti DPRD, bupati dan wali kota harus menjadikan masalah kepedudukan ini sebagai landasan dalam mengambil berbagai keputusan.
     
Terkait dengan masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Sumsel, ia menilai sepatutnya menjadi kewaspadaan mengingat dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012.
     
"Pada awalnya Sumsel sangat baik dalam menekan jumlah penduduk tapi terjadi penurunan seiring dengan berkurangnya petugas lapangan keluarga berencana," katanya.

Untuk mengembalikan ke posisi semula, BKKBN memasukkan Sumsel sebagai 10 provinsi penyangga keberhasilan program KKB di Indonesia karena memiliki penduduk mencapai 8 juta lebih.

Dorong Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

Sementara,  Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Sri Rahayu mengatakan pihaknya aktif mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang kepada aseptor KB yakni IUD dan implant yang memiliki rentan waktu mencegah kehamilan 3-8 tahun.
     
"Upaya ini untuk mengatasi permasalahan kekurangan petugas lapangan keluarga berencana yang dihadapi Sumsel, karena jika menggunakan alat kontrasepsi (non-Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yakni suntik dan pil membutuhkan petugas untuk mengingatkan terutama untuk daerah pedesaan," katanya.
     
Ia menambahkan, sementara ini pihaknya gencar menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) yang masih di atas rata-rata nasional yakni 2,8 (dalam 10 orang wanita usia subur terdapat 28 orang anak yang dilahirkan) berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012.
     
"BKKBN tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan peran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk pemantapan komitmen membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera," ujarnya.
     
Seminar itu turut menghadirkan sejumlah pembicara yakni Dirut Analisis Dampak Kependudukan BKKBN Pusat Suyono dengan judul materi "Analisis Dampak Kependudukan Kesehatan dan Masyarakat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel Yohanes Toruan dengan menampilkan materi "Singkronisasi Perencanaan Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Pusat dan Daerah".
     
Kemudian, Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan Mayjen Soewarno dengan judul materi "Ketahanan Keluarga", dan Dosen Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Jurusan Kependudukan Maryadi dengan materi Analisis Kuantitas dan Kualitas Penduduk Sumsel serta Damaknya Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.