Palembang (ANTARA) - Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Idris menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 dalam Rangka Penyusunan RKPD provinsi setempat Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Novotel Palembang, Kamis (13/4).
Kegiatan tersebut diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Regina Ariyanti.
Kepala Bappeda Provinsi Sumsel menuturkan tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan daerah, arah Kebijakan, program kegiatan, pagu indikator, serta target kinerja.
“Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan verifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program yang diusulkan Musrenbang Kabupaten/Kota,” ujar Regina.
Dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan rangkaian kegiatan antara lain: sinkronisasi pelaksanaan kabupaten dan kota melalui Musrenbang pada Maret dan April 2023, sinkronisasi pelaksanaan nasional dan provinsi, dan pelaksanaan forum konsultasi publik RKPD Provinsi Sumsel pada 17 Maret 2023.
Acara ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dalam sambutannya, Herman Deru menuturkan perencanaan pembangunan semestinya harus memperhatikan aspek infrastruktur dan non infrastruktur yang tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Begitu hebatnya peningkatan berdasarkan statistik maka harus bangga terhadap pencapaian tsersebut bukan hanya kebanggaan individu dari provinsi tetapi kebanggaan seluruh kota dan kabupaten, kata Gubernur Sumsel.
Perencanaan pembangunan tentunya ada namanya prioritas pembangunan, dalam hal menghadapi pandemi COVID 19 yang lalu tentunya perlu kerja keras dan merumuskan langkah strategis untuk menghindari inflasi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Hasilnya provinsi inovatif dan provinsi pengendali inflansi terbaik yang merupakan kinerja dari seluruh pihak baik dari instansi vertikal, bupati, wali kota, bahkan peran dari lembaga non teknis lainnya,” ungkap Herman Deru.
Di akhir sambutannya, Herman Deru berharap di dalam dialog nanti antara narasumber dan peserta untuk berdiskusi terkait dengan tema kegiatan terutama tingginya angka stunting yang pada akhirnya mengalami penurunan angka stunting di bawah angka nasional sebesar 18 persen.
“Mohon bimbingan agar tata kelola keuangan semakin baik bagi semua pihak yg terlibat dalam musyawarah ini,” tutup Herman Deru.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Pemberian penghargaan pembangunan daerah provinsi sumatera selatan diserahkan oleh Gubernur didampingi Wakil Gubernur dan Kepala Bappeda.
Lebih lanjut, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A.Fatoni menjelaskan Musrenbang ini perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan 2024.
Acara ini ditutup dengan Keynote Speech dari Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan dari Bapenas Amich Alhumam.
Amich menuturkan bahwa tema dari RKPD Tahun 2024 ialah mempercepat transformasi ekomomi yg infklusif dan berkelanjutan.
Disampaikan kerangka paparan oleh Amich di antaranya tantangan pembangunan global dan nasional 2024, rancangan RKP 2024, musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dan pokok-pokok pikiran pembangunan provinsi setempat.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Anggota DPR dan DPD Dapil Sumatera Selatan, perwakilan Gubernur tetangga, pimpinan Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota, bupati Dan wali kota, DPRD Se-Sumsel, kepala instansi vertikal, BUMN, Sekda, dan perangkat daerah di lingkungan se-Sumatera Selatan.
Berita Terkait
Kemenkumham Sumsel gelar monev administrasi lapas dan rutan
Senin, 22 April 2024 16:32 Wib
Bawaslu OKU Timur terima aduan dugaan pelanggaran administrasi pemilu
Senin, 26 Februari 2024 21:54 Wib
Kemenkumham Sumsel himpun PNBP Rp12,3 miliar dari layanan AHU
Kamis, 28 Desember 2023 14:54 Wib
Kememkumham Sumsel bukukan PNBP Rp10,7 miliar dari layanan AHU
Minggu, 24 September 2023 8:47 Wib
Kemenkumham Sumsel catatkan PNBP Rp9,3 miliar dari layanan AHU
Senin, 7 Agustus 2023 14:21 Wib
Mulai 1 Juli Muba Sumsel terapkan 100 persen "e-office"
Rabu, 21 Juni 2023 20:37 Wib
Kemenkumham Sumsel himpun PNBP Rp6,2 miliar dari layanan administrasi hukum umum
Kamis, 8 Juni 2023 19:40 Wib
Disnaker OKU Sumsel bentuk posko pengaduan THR
Jumat, 7 April 2023 23:59 Wib