DJPb: Pemulihan ekonomi Sumsel sesuai rencana

Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menilai pemulihan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai rencana yang dapat dilihat dari geliat ekonomi setelah terdampak pandemi COVID-19.

Kepala DJPb Kantor Wilayah Sumsel Lydia K. Christianty di Palembang, Senin, mengatakan pemulihan ekonomi di Sumsel masih berjalan on track, namun tetap perlu mewaspadai berbagai gejolak ekonomi baik yang berasal dari global maupun nasional.

Saat ini dunia dihadapkan ancaman krisis energi, krisis pangan dan inflasi yang tinggi.

Kondisi ini harus diantisipasi oleh berbagai pihak dengan mengutamakan efisiensi dalam semua kegiatan ekonomi.

Sejauh ini APBN terus berperan dalam menyerap tekanan-tekanan terhadap perekonomian (shock absorber) guna menjaga pemulihan ekonomi agar tetap berlanjut dan semakin kuat, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung konsolidasi fiskal.
 
Respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan agar APBN 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel.

Oleh karena itu, kinerja APBD perlu untuk terus didorong guna mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berjalan.

Pemerintah Daerah perlu untuk mengoptimalkan dana yang saat ini cukup tinggi di Rekening Kas Umum Daerah

Sejauh ini realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN di Sumsel pada semester I-2022 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai Rp5,39 triliun atau turun sebesar 13,78 persen atau senilai Rp862,8 miliar dibandingkan semester I-2021.

Penurunan belanja itu disebabkan beberapa faktor, salah satunya alokasi belanja modal yang secara pagu maupun realisasi lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Belanja modal 2021 lebih tinggi lantaran terdapat beberapa proyek yang merupakan carry over dari tahun 2020.

Penyebab lain yang turut mempengaruhi turunnya belanja itu adalah proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang tidak sesuai rencana dan petunjuk teknis belum ada. Realisasi belanja pemerintah pusat itu, terdiri dari belanja pegawai senilai Rp2,5 triliun, belanja barang Rp1,99 triliun, belanja modal Rp929,16 miliar dan belanja sosial senilai Rp5,97 miliar.

Selain belanja pemerintah pusat oleh kementerian/lembaga di Sumsel, realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga tercatat menurun.

Adapun realisasi TKDD di Sumsel mencapai Rp12,38 triliun atau turun 7,91 persen dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp13,45 triliun.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,2 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,4 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp127,6 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,3 triliun, dan Dana Desa Rp1,2 miliar.

“Pada semester II kami harap pemda-pemda di Sumsel lebih menggenjot realisasi APBN, jangan menunggu hingga akhir tahun,” kata dia.