Ditjen Perbendaharaan minta pemda di Sumsel genjot realisasi APBN

Palembang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara meminta pemerintahan daerah di Sumatera Selatan menggenjot realisasi APBN karena per Agustus 2021 mencapai 53,51 persen dari pagu anggaran Rp21,1 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Lydia K Christyana di Palembang, Senin, mengatakan, capaian ini kurang memuaskan karena sama saja tidak ada pertumbuhan sebab pada periode yang sama tahun lalu malah mencapai 58,99 persen dari pagu anggaran Rp20 triliun.

“Tentu ada hal yang menjadi pemicu, terutama karena pandemi, namun pemda harus mengakselerasi karena ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Lydia dalam konferensi pers secara virtual.

Ia mengatakan meski belanja pemerintah ini memiliki kontribusi hanya 6,65 persen dalam pembentukan postur PDRB di Sumsel, atau nomor dua setelah ekspor tapi sejatinya perannya sangat penting untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan Negara terus mengingatkan pemda untuk menggenjot realisasi belanja, baik belanja barang dan belanja modal.

Ia tak menyangkal bahwa pemda relatif kesulitan untuk melakukan percepatan karena tahun ini terdapat beberapa perubahan dalam postur APBN terkait recofussing anggaran untuk penanganan COVID-19.

Namun, bukan berarti hal itu terjadi begitu saja, karena sejatinya pemda juga sudah mengalami hal serupa pada tahun lalu mengingat penanganan COVID-19 sudah dilakukan sejak 2020.

Atas dasar itu, Ditjen Perbendaharaan meminta pemda di Sumsel untuk memanfaatkan waktu yang tersisa yakni Oktober-Desember 2021 untuk memastikan penyerapan anggaran APBN itu 100 persen.

Sejauh ini, untuk belanja barang per Agustus 2021, Sumsel telah merealisasikan 51,17 persen dari pagu anggaran Rp5,6 triliun, sedangkan belanja modal mencapai 47,53 persen dari pagu anggaran Rp4,1 triliun.