Kemenkeu targetkan PMN Rp20,5 triliun di lima BUMN cair September 2020

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada lima BUMN yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional bisa cair pada September 2020 karena masih menunggu Peraturan Pemerintah rampung.

“Peraturan Pemerintah sekarang masih proses, perkiraannya September bisa cair cepat,” kata Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pupuk subsidi Pusri terserap 90 persen selama pandemi

Lima BUMN yang mendapat PMN itu adalah Hutama Karya (HK) mendapat Rp7,5 triliun, dan Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun.

Kemudian, Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp1,5 triliun, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar, dan PPA sebesar Rp5 triliun.

Baca juga: Pengamat: Rencana IPO Pertamina harus dikaji ulang

Total alokasi PMN untuk lima BUMN itu mencapai Rp20,5 triliun yang masuk dalam pos pembiayaan korporasi untuk biaya penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai total Rp695,2 triliun.

Menurut dia, PMN kepada lima BUMN itu masuk dalam investasi yang dipisahkan sehingga memerlukan Peraturan Pemerintah (PP).

Baca juga: Indonesia dorong kerja sama pangan dengan UAE

Meirijal menyebut alokasi anggaran PMN untuk lima itu ditandatangani pada Juni 2020 yang menjadi basis hukum besaran modal yang disetujui pemerintah untuk disuntikkan kepada BUMN tersebut.

Apabila PMN itu sudah dicairkan, lanjut dia, diharapkan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali terangkat dan membaik pada kuartal III-IV 2020.

“Berbagai upaya di semua lini harapannya di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi tidak minus lagi, targetnya harus naik,” ucapnya.

Baca juga: Perusahaan UAE sediakan 10 juta dosis vaksin COVID-19 untuk Indonesia

Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan pemerintah mengucurkan PMN kepada BUMN itu karena korporasi pelat merah itu benar-benar terdampak pandemi COVID-19.

Ia menyontohkan ITDC yang terpukul akibat pandemi COVID-19 karena sektor pariwisata terdampak paling parah, namun BUMN ini memiliki kapasitas untuk melanjutkan pengembangan kawasan wisata di Mandalika, NTB.

Begitu juga dengan BUMN HK yang terdampak pandemi tapi tetap melanjutkan pembangunan tol di Sumatera karena menyerap banyak tenaga kerja dan membangun ekonomi lokal.

“Kami selektif, tidak memberikan dana sembarangan kepada BUMN. Kami berikan ke BUMN yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas untuk mempercepat pemulihan kegiatan ekonomi,” katanya.