Bea Cukai musnahkan barang milik negara senilai Rp18,2 miliar

id Pemusnahan BMN,pemusnahan barang milik negara,bea cukai musnahkan bmn

Bea Cukai musnahkan barang milik negara senilai Rp18,2 miliar

Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan selama tahun 2018-2020 senilai Rp18,2 miliar, di Lapangan Pemusnahan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kamis (14/5). (ANTARA/HO-Humas DJBC Khusus Kepri.)

Tanjungpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau melaksanakan pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan selama tahun 2018-2020 senilai Rp18,2 miliar, di Lapangan Pemusnahan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Kamis (14/5).
 
"Pemusnahan ini dilakukan setelah barang hasil penindakan ditetapkan sebagai BMN oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan," kata Kakanwil DJBC Khusus Kepri Agus Yulianto dalam siaran pers tertulis.
 
Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode, seperti menggilas dengan alat berat, direndam air, serta pembakaran terhadap barang yang dimusnahkan.
 
BMN yang dimusnahkan, antara lain MMEA Spirit sebanyak 14.543 botol atau 10.673,8 liter, MMEA Beer sebanyak 1.032 kaleng atau 340,5 liter. Kemudian rokok sebanyak 2.507.762 batang dan smartphone sebanyak 3.427 unit.
 
"Secara keseluruhan total nilai barang yang dimusnahkan sebesar Rp18,2 miliar dan potensi kerugian negara senilai Rp26,4 miliar," ungkapnya.
 
Selain nilai material tersebut di atas, lanjut Agus, juga terdapat nilai immaterial bila dibayangkan apabila barang tersebut beredar di pasaran bebas.
 
Bukan hanya terganggunya pertumbuhan industri rokok/minuman/smartphone dalam negeri, tapi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial.
 
"Bea Cukai terus menerus mengawasi peredaran Barang Kena Cukai yang ada di masyarakat serta barang-barang untuk melindungi industri dalam negeri," ucapnya menegaskan.
 
Lehih lanjut, Kakanwilsus DJBC berharap dengan adanya pemusnahan ini, Bea Cukai bertanggung jawab untuk menindak lanjuti barang yang impornya tidak sesuai dengan ketentuan.
 
Sehingga, menurutnya, perusahaan yang bergerak dibisnis Impor BKC dapat mematuhi peraturan yang berlaku.
 
"Pun diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan kepabeanan dan cukai, serta dapat meningkatkan sinergi yang kuat antar instansi, tokoh adat, dan tokoh masyarakat," demikian Agus Yulianto.