Kemenkumham Sumsel optimalkan pengelolaan aset pra-penyusunan RKBMN

Palembang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mengoptimalkan pengelolaan aset pra-penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) 2025.

Kegiatan itu dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin ketepatan waktu penyampaian RKBMN Tahun 2025, kata Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumsel Tri Purnomo saat membuka kegiatan pra-penyusunan RKBMN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel Tahun 2025, Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, ketepatan waktu penyampaian RKBMN berkontribusi pada penilaian indeks pengelolaan aset, serta memberikan penguatan dan pembaharuan teknis dalam aplikasi SIMAN dan SIP BMN.

Dalam penyusunan RKBMN 2025, pejabat dan operator barang milik negara (BMN) harus memperhatikan kualitas perencanaan BMN berdasarkan kebutuhan pada satuan kerja masing-masing, bukan berdasarkan keinginan, dengan mematuhi ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

“RKBMN dan usulan perubahan hasil penelaahan RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang yang disampaikan secara berjenjang melalui Kantor Wilayah selaku koordinator wilayah untuk selanjutnya disampaikan diteruskan kepada Biro BMN selaku Pengguna Barang,” ungkapnya.

Selanjutnya Tri Purnomo
juga mengingatkan seluruh satuan kerja untuk tidak melakukan penyusunan anggaran tanpa dilengkapi dengan dokumen RKBMN, serta melakukan optimalisasi asset eksisting sesuai peruntukannya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

" Saya berharap agar seluruh jajaran turut berkontribusi terhadap capaian indeks pengelolaan aset (IPA), Kementerian Hukum dan HAM, serta  memastikan seluruh ketentuan pengelolaan BMN dilaksanakan," kata Ilham.