Solo (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) RI Teten Masduki menyatakan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan mempermudah tumbuh kembang UMKM salah satunya dari sisi pengupahan.
"Omnibus Law ini akan memberikan dampak positif bagi UMKM. Pertama soal kebijakan pengupahan karena pada aturan ini untuk kebijakan pengupahan UMKM dikecualikan dari upah minimum dan lainnya, artinya nanti UMKM akan lebih kompetitif dibandingkan dengan usaha besar," katanya di Solo, Jawa Tengah, Minggu.
Bahkan, dikatakannya, kebijakan ini akan mampu mendorong kemitraan atau usaha besar dengan melakukan subcontracting dengan koperasi atau UMKM.
"Pada subcontracting ini artinya perusahaan besar membagi produksinya ke UMKM lain. Di sisi lain peluang ini harus ditangkap oleh para UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya," katanya.
Ia mengatakan dengan berlakunya Omnibus Law
Cipta Lapangan Kerja, industri yang sebelumnya aktif bergerak dari satu daerah ke daerah lain karena mencari upah tenaga kerja yang lebih murah, nantinya tidak lagi demikian karena lebih memilih bermitra dengan UMKM.
Sementara itu, mengenai kemungkinan terjadinya upah UMKM di bawah standar karena pengecualian tersebut, menurut dia, tergantung kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha.
"Dikecualikan ini tidak harus sama dengan yang normal, mengenai kemungkinan nantinya upah di bawah standar itu tergantung dari kesepakatan," katanya.
Ia mengambil contoh adanya perusahaan garmen yang pekerjaan rajutnya dikerjakan di perumahan orang per orang. Ia mengatakan satu hal yang dilupakan adalah hak buruh menjadi tidak terlindungi.
"Maka kami ingin masyarakat industri perumahan berkoperasi sehingga terjalin hubungan subcontracting yang lebih formal, yang lebih sejahtera, dan lebih melindungi hak-hak pekerja," katanya.
Berita Terkait
Tilang elektronik jaring 13.000 pelanggar lalu lintas di Palembang
Selasa, 11 Juli 2023 20:32 Wib
Polda Jabar minta warga berhati-hati modus penipuan tilang elektronik
Jumat, 7 Oktober 2022 13:18 Wib
Government to expedite COVID-19 vaccination at South Sumatra's prisons
Jumat, 29 April 2022 12:13 Wib
Tuntut cabut UU Cipta kerja, Buruh shalat Jumat bersama di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jumat, 14 Januari 2022 13:22 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi tolak Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 10:41 Wib
Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya
Minggu, 28 November 2021 14:36 Wib
Indonesia-AS perkuat kerja sama pemulihan ekonomi
Jumat, 19 November 2021 23:35 Wib
Menko optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 capai 3,7 persen
Jumat, 20 Agustus 2021 15:13 Wib