Jakarta (ANTARA) - Ratusan buruh melaksanakan shalat Jumat bersama di Jalan Gatot Subroto, depan komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat siang, di sela aksi demo menuntut pencabutan Undang Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Sebelum menggelar salat Jumat, buruh dibantu anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, menutup Jalan Gatot Subroto dari lalu lintas kendaraan, dan hanya menyisakan satu lajur serta jalur Transjakarta yang dibuka untuk kendaraan pribadi dan umum.
Khatib dan imam pada shalat Jumat tersebut adalah salah seorang buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). "Kita shalat Jumat jamaah dulu. Nanti setelah itu, aksi dilanjutkan lagi," kata salah satu anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Gambang Mulyadi.
Baca juga: Hakim konstitusi: UU Cipta Kerja tidak sebaiknya dibatalkan mendadak
Berdasarkan pantauan di lokasi, azan berkumandang pada pukul 12.05 WIB dari salah satu mobil pengeras suara milik organisasi buruh.
Buruh yang hendak melaksanakan salat pun bahu-membahu menggelar terpal yang berisi tuntutan mereka, sebagai alas salat. Ada yang membawa sajadah masing-masing, ada pula yang menggelar kardus sebagai alas salat tambahan.
Mereka pun berwudhu dengan air mineral yang dikucurkan lewat botol. Meskipun, keterbatasan air untuk wudhu, tapi tidak mengurangi niat mereka melaksanakan ibadah shalat Jumat.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Purwanta, bersama jajaran anggota lainnya, turut mengawal jalannya lalu lintas di sekitar lokasi aksi buruh.
"Ini mereka mau menutup jalan. Jadi masyarakat bisa melihat bahwa aksi bisa berjalan dengan damai. Jalan masih kami buka satu jalur mobil dan di Jalur Transjakarta," kata Purwanta.
Baca juga: YLBHI: Putusan MK berarti, pemerintah tak bisa berlakukan UU Ciptaker
Baca juga: Guru Besar UGM paparkan masalah UU Cipta Kerja
Berita Terkait
Disnaker Muba buka posko pengaduan THR untuk buruh
Jumat, 22 Maret 2024 22:30 Wib
Ketentuan pemberian THR 2024
Jumat, 22 Maret 2024 11:20 Wib
Tak laorkan LADK KPU batalkan Partai Buruh dari peserta Pemilu 2024 di Kulon Progo
Jumat, 9 Februari 2024 12:22 Wib
Upah Minimum Provinsi 2024
Selasa, 28 November 2023 12:23 Wib
Polisi kawal aksi unjuk rasa buruh di Kota Palembang
Senin, 27 November 2023 11:50 Wib
Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel kedepankan dialog bipartit
Kamis, 16 November 2023 12:19 Wib
Apindo: ketentuan upah minimum harus dilandasi semangat bangun Indonesia
Senin, 13 November 2023 14:48 Wib
DPRD Sumsel siap perjuangkan kelayakan hidup kaum buruh
Rabu, 3 Mei 2023 8:36 Wib