DPR RI : Petani tidak boleh langka pupuk subsidi

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan petani tidak boleh mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, dalam upaya peningkatan produksi padi Indonesia.

"Ini yang harus kita dorong nanti. Tidak boleh petani ada kelangkaan pupuk (subsidi)," katanya di Banda Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam kunjungan kerja masa reses pertama sejumlah anggota DPR RI Komisi IV ke Provinsi Aceh. Mereka tiba Jumat (18/12) malam di daerah berjulukan Serambi Mekkah tersebut, dengan membawa sejumlah agenda kerja.

Dia menyebutkan jika dibiarkan terjadi kelangkaan pupuk subsidi ketika masa tanaman petani, maka petani yang tugasnya harus menggenjot hasil produksi padi akan melemah produksinya akibat ketidaktersediaan pupuk tersebut.

"Nanti impor lagi kalau kita produksi (padi) lemah. Ini salah satu yang akan mendapat perhatian kita musim tanam tahun ini," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, seperti halnya masyarakat Aceh yang tengah mengalami kelangkaan pupuk subsidi, maka DPR akan melihat faktor yang menjadi penyebab kelangkaan ini terjadi.

Maka diharapkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk segara menindak lanjutinya.

"Kita cari faktor (kelangkaan) nya, sehingga nanti direktur pupuk Indonesia harus segera menyelesaikan ini," katanya.

Sebelumnya, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Utara Mukhtar mengatakan kabupaten setempat setiap tahunnya mengalami kelangkaan pupuk subsidi. Hal itu disebabkan karena minimnya kuota pemberian pupuk subsidi untuk daerah setempat.

"Iya, sejak saya masuk ke dinas pertanian ini pada tahun 2017 itu pupuk subsidi khususnya urea memang sudah mulai langka. Dari tahun ke tahun memang kita selalu langka," katanya di Aceh Utara, Kamis.

Kata dia, pada 2019 Pemerintah Aceh menyalurkan 7.000 ton pupuk subsidi ke Aceh Utara, sedangkan kebutuhan petani Aceh Utara pertahunnya mencapai 19 ribu ton dengan luas lahan 40 hektare lebih.