Kemenko Kemaritiman dorong mangrove dijadikan sebagai isu nasional

id mangrove,mangrove jadi isu nasional,kemenko kemaritiman,lahan mangrove

Kemenko Kemaritiman dorong mangrove dijadikan sebagai isu nasional

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono. (Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman Agung Kuswandono mendorong mangrove sebagai salah satu isu nasional, mengingat antara lain fenomena hilangnya lahan mangrove sebesar 1,8 juta hektare di berbagai daerah.

"Yang menangani mangrove di Indonesia luar biasa banyak, mestinya 1,8 juta hektare tadi bisa kita selesaikan rehabilitasinya, tapi kejadian itu sampai saat ini belum terjadi. Kalaupun kita menanam mangrove, maka sifatnya masih seremonial, sifatnya masih terkotak-kotak di daerah-daerah tertentu, sedangkan tingkat kerusakannya, menyeluruh dari Sabang sampai Merauke," kata Agung Kuswandono dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Agung menambahkan bahwa percepatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan bantuan Lanal TNI AL di Indonesia, serta pemberdayaan masyarakat untuk lahan mangrove yang kritis.

Selain itu, ujar dia, diperlukan juga komitmen pemerintah untuk menjadikan mangrove sebagai salah satu isu nasional, yang artinya anggaran untuk rehabilitasi mangrove tersebut harus diletakkan sebagai prioritas.

Deputi Agung menjelaskan tentang adanya pendekatan baru yang dilakukan untuk rehabilitasi mangrove ini.

"Paling awal adalah harus kita petakan daerah-daerah yang akan dijadikan konservasi mangrove. Lalu kita adakan RZWP3K, yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi setiap provinsi harus membuat Perda mengenai tata ruang di daerahnya masing-masing, mana yang untuk industri, mana yang untuk pertambangan, pariwisata, ekosistem, atau perbaikan lingkungan, dan seterusnya," ujarnya.

Agung juga menjelaskan bahwa RZWP3K yang telah jadi sekarang ini baru 22 dari total 34 provinsi. Sisanya masih terkendala beberapa masalah, antara lain karena proses pemberian izin yang masih tumpang tindih, sehingga susah dipetakan.

Sebagaimana diketahui, gerakan rehabilitasi mangrove sudah dicanangkan setahun lalu, dan ditargetkan 5 tahun ke depan, lahan mangrove seluas 1,8 juta hektar yang hilang secara signifikan dapat dikembalikan, termasuk kerjasama dengan KLHK dalam membuat buku yang menjadi pedoman untuk memperbaiki mangrove di Indonesia.

"Kita juga mempunyai buku sebaran mangrove yang ada di daerah bahaya tsunami di Indonesia. Dan salah satu cara menahan tsunami, meskipun tidak efektif, adalah dengan menanam mangrove," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono, melaksanakan penanaman bibit mangrove jenis Rhizopora di Kawasan Konservasi Laguna Segara Anakan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, pada Selasa (20/8).

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Universitas Jenderal Soedirman, Pangkalan TNI AL (Lanal), dan Kec. Kampung Laut, Cilacap, dan merupakan bagian dari rangkaian acara International Conference on Mangrove And Its Related Ecosystems (ICoMIRE) 2019, yang pertama kalinya digelar dan dilaksanakan di Purwokerto, pada tanggal 20 - 23 Agustus 2019.

“Kita harus rehabilitasi mangrove, itulah tugas Kemenko Maritim dengan teman-teman dari seluruh K/L yang ada, termasuk dengan akademisi,” kata Deputi Agung.
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar