Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya percaya bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan.
Presiden Joko Widodo akan menemui pimpinan KPK di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu sekitar pukul 14.00 WIB, untuk membicarakan masuknya tindak pidana korupsi (tipikor) ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
"KPK berharap pertemuan siang ini akan memberikan titik terang bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depan. Saya percaya Presiden memiliki 'concern' agar KPK dan pemberantasan korupsi tidak dilemahkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Menurut Febri, dimasukkannya pasal-pasak korupsi ke KUHP dipandang tidak memiliki manfaat untuk pemberantasan korupsi.
"Bahkan, justru sangat berisiko melemahkan KPK dan kerja-kerja penanganan kasus korupsi," ucap Febri.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa DPR akan mengetujui untuk disahkannya RUU KUHP pada tanggal 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.
Menurut KPK, setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi, yaitu: pertama kewenangan kelembagaaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP; kedua, KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), seperti menangani korupsi sektor swasta; ketiga, RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.
Keempat, RUU KUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif; kelima, RUU KUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi; keenam, beberapa tindak pidana korupsi dari UU Pemberantasan Tipikor masuk menjadi tindak pidana umum.
Ketujuh, UU Pemberantasan Tipikor menjadi lebih mudah direvisi; kedelapan, kodifikasi RUU KUHP tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang; kesembilan, terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi; kesepuluh, tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RUU KUHP.
Berita Terkait
Kuasa hukum sebut SYL ditangkap, bukan dijemput paksa
Jumat, 13 Oktober 2023 8:03 Wib
Pengacara sebut KPK tak izinkan dirinya dampingi Syahrul Yasin Limpo
Jumat, 13 Oktober 2023 8:02 Wib
Presiden sudah dapat informasi Syahrul Yasin Limpo di Indonesia
Kamis, 5 Oktober 2023 13:50 Wib
KPK periksa dua eks pegawai soal temuan dokumen di kasus Kementan
Selasa, 3 Oktober 2023 16:22 Wib
Dua eks pegawai KPK dipanggil sebagai saksi kasus korupsi di Kementan
Senin, 2 Oktober 2023 12:20 Wib
Mantan Jubir KPK Febri Diansyah jadi pengacara Ferdy Sambo tuai beragam tanggapan
Kamis, 29 September 2022 23:59 Wib
Jubir: baliho Firli Bahuri di Lampung bukan program KPK
Rabu, 20 April 2022 18:38 Wib
Pimpinan KPK: Soal perubahan politik-hukum adalah pendapat pribadi
Minggu, 4 Oktober 2020 8:11 Wib