Musi Banyuasin, Sumsel (Antarasumsel.com) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berupaya memaksimalkan satuan tugas Percepatan Penyelesaian Kasus Agraria dan Sumber Daya Alam (P2KA SDA) untuk mendukung program nasional reforma agraria.
Pemaksimalan Satgas Percepatan Penyelesaian Kasus Agraria dan Sumber Daya Alam (P2KA SDA) sebagai upaya meminimalkan dan mengatasi konflik sengketa agraria di daerah ini, kata Plt Sekda Musi Banyuasin Apriyadi, di Sekayu, Rabu.
Dia menjelaskan, pihaknya serius dalam menyelesaikan setiap konflik agraria yang terjadi di kabupaten ini sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini cukup kondusif.
Dengan memberdayakan satgas tersebut secara maksimal diharapkan dapat terjadi sinkronisasi dan koordinasi antara satgas dengan program reforma agraria dalam mengatasi permasalahan agraria di Bumi Serasan Sekate ini, katanya.
Menurut dia, pembentukan Satgas P2AK SDA yang dilakukan sejak dua tahun terakhir merupakan salah satu upaya pihaknya melakukan akselerasi/percepatan penyelesaian sengketa agraria di kabupaten ini.
Masyarakat yang menghadapi kasus agraria diharapkan dapat memanfaatkan satgas tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Terkait dengan program reforma agraria yang tengah digagas dan dicanangkan oleh pemerintah pusat, pihaknya ingin mewujudkan keadilan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam, ujar Apriyadi.
Berita Terkait
Curah hujan masih tinggi, warga OKU Selatan diingatkan waspada bencana longsor
Rabu, 1 Mei 2024 19:13 Wib
Jamaah haji OKU tergabung Kloter 12 Embarkasi Palembang
Rabu, 1 Mei 2024 19:12 Wib
BPBD OKU minta masyarakat waspada banjir dan tanah longsor
Senin, 29 April 2024 21:00 Wib
BPBD OKU Selatan kerahkan alat berat bersihkan material longsor
Minggu, 28 April 2024 19:30 Wib
Kemenag Sumsel gelar senam haji Indonesia
Minggu, 28 April 2024 19:04 Wib
Pembangunan penahan tanah bantaran Jembatan Sungai Enim segera dilanjutkan
Kamis, 25 April 2024 15:46 Wib
AHY ungkap penyebab 2.086 hektare tanah IKN masih bermasalah
Selasa, 16 April 2024 14:45 Wib
BPN OKU distribusikan 95 persil sertifikat redistribusi tanah
Senin, 8 April 2024 16:05 Wib