Palembang (ANTARA Sumsel) - Sekretaris Komisi I DPRD Sumatera Selatan Iwan Hermawan berharap tenaga honorer yang bekerja di SMA/SMK di kabupaten dan kota di provinsi itu tetap dipekerjakan, sehubungan dengan pengalihan/pengelolaan sekolah tersebut ke pemerintah provinsi.
"Tenaga honorer itu telah membantu pengajaran pendidikan di daerah-daerah terpencil," kata Iwan Hermawan saat ditanya mengenai pengalihan/pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi di Palembang, Senin.
Menurut dia, mengenai gaji tenaga honorer di SMA/SMK di kabupaten dan kota di Sumsel itu sendiri diharapkan dibahas bersama bupati setempat sesuai dengan kebutuhan honorer.
"Kita berharap, untuk tenaga hororer ini tetap dipekerjakan dan jangan dibebankan ke pemerintah provinsi lagi," ujar wakil rakyat tersebut.
Kemudian, lanjutnya untuk memudahkan pengawasan di setiap kabupaten dan kota itu sebaiknya nanti ada cabang dinas di masing-masing daerah.
Sementara mengenai aset, ia menyatakan, sampai sekarang pihaknya belum menerima data mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Hj RA Anita Noeringhati menyatakan mereka akan mempertanyakan anggaran untuk pengelolaan SMA dan SMK pada 2017, setelah dilimpahkan ke provinsi.
"Guru itu sekitar 10.000 orang sementara terus terang di 2017, kita belum tahu apakah itu sudah dianggarkan apa belum," katanya.
Ia mengatakan, kalau pelimpahannya sudah khususnya untuk pengelolaan SMA dan SMK diserahkan ke provinsi, mau tidak mau, ada dan tidak ada harus ada anggaran pengelolaannya.
"Jadi, nanti pada waktu pembahasan APBD 2017 itu menjadi prioritas kami mempertanyakan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) khususnya," katanya.
Legislator berharap honorer di SMA tetap dipekerjakan
Pengunjuk rasa dari Forum Silaturahmi Kepala-Kepala Madrasah dan Guru Swasta se-Kota Palembang membawa spanduk saat melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (21/9). (Foto Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/15/den)
