Palembang, (ANTARA Sumsel) - Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno minta kepada daerah harus terus mengawal tahapan pilkada serentak sekarang ini.
Selain itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat sebagai sektor utama harus memastikan proses Pilkada di daerahnya berjalan lancar, kata Didik Suprayitno saat wawancara jarak jauh Pilkada serentak yang dihadiri Sekda Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman di Palembang, Rabu.
Dikatakannya, Badan Kesbangpol Sumsel sebagai leading sektor diharapkan dapat melakukan deteksi dini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konflik Pilkada setelah pencoblosan.
Dia mengatakan, khusus menyangkut hasil rekapitulasi suara yang bisa memicu gesekan itu juga harus diantisipasi.
Hal ini dikhawatirkan hasil penghitungan suara sudah ketahuan bila terjadi selisih tipis bisa timbul masalah, kata dia.
Sehubungan itu harus selalu waspada sehingga tahapan pilkada berjalan lancar, ujar dia.
Sementara Sekda Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman mengatakan, netralitas itu harus diutamakan dalam pilkada sehingaa dapat berlangsung aman dan sukses.
Apalagi saat ini masih ada yang dilaporkan tidak netral seperti oknum PNS dan kepala desa, katanya.
Menurut dia, aparat yang benar tidak netral memang ada aturan disiplin dan itu bisa diterapkan.
Memang, pilkada sekarang ini berlangsung lancar dan tidak mengalami hambatan yang berarti dan itu harus terus dipertahankan, katanya.
Berita Terkait
Mahfud MD sebut Pemilu dari sudut hukum sudah selesai
Senin, 22 April 2024 17:06 Wib
KPU tetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon terpilih pada Rabu
Senin, 22 April 2024 17:05 Wib
Ganjar-Mahfud MD ucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran
Senin, 22 April 2024 16:54 Wib
Polda Sumsel antisipasi kamtibmas pasca-putusan MK terkaitl Pilpres 2024
Senin, 22 April 2024 12:00 Wib
Bawaslu RI: Penyelenggara pemilu wajib ikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 11:33 Wib
Pakar ini sebut MK takkan diskualifikasi Gibran, ini alasannya
Minggu, 21 April 2024 5:49 Wib
KPU sebut penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undang
Senin, 15 April 2024 19:45 Wib
NasDem harapkan MK tunjukkan kelasnya dalam putus sengketa pilpres
Jumat, 12 April 2024 16:56 Wib