BKPM: Sumsel miliki lima potensi investasi infrastruktur

Palembang (ANTARA Sumsel) - Sumatera Selatan memiliki lima potensi investasi infrastruktur yang dapat dijajaki oleh penanam modal asing dan dalam negeri, kata Direktur Perencanaan Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal Fifit Aviati.

Pada diskusi "Forum Investasi Sumatera Selatan" di Palembang, Selasa, Fifit Aviati menyebutkan, lima potensi itu yakni di bidang ketenagalistrikan karena Sumsel masuk dalam zona sembilan provinsi yang kekurangan listrik.

"Para penanam modal dapat memanfaatkan kesempatan ini karena pemerintah memiliki program penyediaan listrik sebanyak 35.000 Mega Watt hingga 2019," kata Fifit dalam forum yang turut dihadiri Wagub Sumsel Ishak Mekki dan Konjen AS untuk Sumatera, Robert Ewing.

Kemudian dalam pembangunan jalan tol karena dari 1.000 km yang ditargetkan pemerintah terdapat dua ruas jalan yang akan dibangun di Sumsel yakni Jalan Tol Palembang- Inderalaya, dan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung.

"Meski untuk proyek jalan tol Palembang-Inderalaya sudah diserahkan ke BUMN pemerintah yakni Hutama Karya, tapi masih ada peluang untuk jalan tol yang satunya karena diserahkan ke sektor swasta. Penanam modal dapat mengambil peluang di sisi kontraktor dan suplayer barang dan jasa," ujar Fifit.

Kemudian terdapat juga proyek jalur kereta api karena dari total 3.800 km yang akan dibangun pemerintah, Sumsel kebagian untuk membangun jalur kereta api ganda dari Muaraenim ke pelabuhan Tanjung Api-Api, dan jalur kereta api ringan (Light Rail Transit).

Lalu, terdapat sebuah mega proyek pelabuhan laut di Tanjung Api-Api yang sudah ditetapkan sebagai pelabuhan fider pada masa mendatang.

"Selain itu yang tidak kalah menarik yakni keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diproyeksikan untuk kawasan industri," kata dia.

Dengan potensi investasi tersebut, menurut Fifit, sudah sepatutnya Sumsel menjadi daerah yang paling diminati kalangan investor.

Namun, untuk diminati tidak hanya cukup dengan menawarkan peluang yang ada karena penanam modal juga membutuhkan iklim investasi kondusif.

Untuk itu, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong investasi, seperti khusus untuk KEK dapat diberikan izin langsung, tidak berlakunya daftar negatif investasi sehingga penanam modal asing bisa seratus persen, dan pemberian fasilitas fiskal khusus lainnya.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga akan berperan aktif untuk mendorong realisasi investasi ini dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lintas 22 Kementerian.

"Malah di tahun 2016, ditargetkan ada PTSP di tiap-tiap daerah, sehingga tidak perlu lagi ke Jakarta," kata dia.