BKKBN targetkan revitalisasi Posyandu 2015

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menargetkan merevitalisasi Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu (Posyandu) pada 2015 untuk menekan angka kematian ibu dan sejumlah indikator lainnya.

Inspektur Utama BKKBN Pusat Mieke Selfia Saigian di Palembang, Selasa, mengatakan penggairahan kembali pelayanan dan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Posyandu menjadi salah satu solusi atas tingginya angka kematian ibu di Indonesia yakni 359/100.000 kelahiran hidup pada sensus 2010, atau meningkat dari semula 228/100.000 kelahiran hidup.

"Peningkatan angka kematian ibu ini dipengaruhi banyak faktor tapi tidak dapat dipungkiri hal ini terjadi seiring dengan meredupnya program KB sejak tahun 2004," kata Meike sesuai menghadiri peluncuran kegiatan pendataan keluarga 2015.

Ia mengemukakan, tingginya angka kematian ibu saat melahirkan ini menimbulkan keprihatinan mengingat teknologi di bidang kesehatan telah lebih baik saat ini.

Sejumlah kasus memprihatinkan terkait kematian ibu saat melahirkan masih ditemui seperti ibu yang terlambat ditolong, terlambat dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, terlalu tua untuk melahirkan, terlalu banyak dan dekat jarak kehamilan.

Lantaran itu, Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 237,5 juta jiwa atau peringkat keempat di dunia dipastikan gagal mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) yang mematok angka kematian ibu saat melahirkan yakni 102/100.000 kelahiran hidup.

"Berkaca dari kegagalan ini maka BKKBN akan menghidupkan lagi Posyandu dengan mengoptimalkan tenaga kesehatan dengan menggandeng berbagai mitra kerja. Mengapa mitra kerja?, karena pada dasarnya BKKBN tidak dapat bekerja sendiri," kata dia.

Menurutnya, peran Posyandu ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena di lembaga ini ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi seputar peningkatan gizi bayi dalam kandungan.

"Ini terkadang masih ditemui kasus kematian ibu karena pergi ke dukun beranak yang belum terlatih. Boleh saja ke dukun, tapi pilihlah yang terlatih. Jika tidak ada, seharusnya pergi ke posyandu, tapi BKKBN juga tidak dapat menutup mata atas keterbatasan infrastruktur yang dialami warga di daerah pelosok," kata dia.

Keadaan ini, kata dia, sebagian besar terjadi di wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

"Ke depan jumlah Posyandu akan ditambah, demikian juga dengan petugas dan sarana prasarananya. BKKBN optimistis hal ini bisa berjalan karena pemerintah sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan," ujar dia.