Pemprov Sumsel defisit anggaran 2014

Palembang (ANTARA Sumsel) - Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit anggaran pada 2014, karena tidak tercapainya target transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan hal itu di Palembang, Jumat pada penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS-P) Sumsel tahun anggaran 2014.

Menurut dia, bukan hanya Sumsel, hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami defisit anggaran, karena tidak tercapainya target transfer pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

"Tahun ini akan menjadi cukup sulit bagi kita untuk melaksanakan program-program yang sudah kita rencanakan bersama untuk pembangunan di Sumsel," katanya.

"Sementara, lanjutnya, Sumsel sendiri akan melaksanakan beberapa kegiatan penting yang diharapkan dapat memberikan kesempatan pada kita mendapatkan kucuran bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan infrastruktur strategis di Sumsel".

Ia mengatakan, Pemprov Sumsel sendiri sedang merintis salah satu pembangunan infrastruktur strategis yang sudah dimulai dengan proses pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) pelabuhan laut Tanjung Api-Api akan terintegrasi dengan jalur kereta api khusus angkutan batu bara.

"Terlepas daripada itu harus kita sadari bahwa tingkat ketergantungan kita terhadap transfer dana pusat dalam bentuk dana perimbangan masih cukup tinggi," ujarnya.

Ia menyatakan, pendapatan daerah Sumsel sebesar Rp6,478 triliun, sedangkan belanja daerah Rp6,044 triliun sehingga surplus Rp434,3 miliar.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,17 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp444,53 miliar sehingga jumlah pembiayaan netto sebesar Rp434,35 miliar, ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo menyatakan, pengurangan anggaran dari pusat itu sekitar Rp800 miliar, sehingga beberapa program di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dipotong semua dan ada beberapa program tidak boleh dipotong, jadi ada skala prioritas.

Permasalahannya pemerintah pusat tidak menurunkan anggaran sehingga Sumsel defisit anggaran, katanya.