BKKBN Sumsel kesulitan tekan angka "drop out" kontrasepsi

Palembang (ANTARA Sumsel) - BKKBN Sumsel kesulitan menekan tingginya angka penghentian penggunaan alat kontrasepsi (drop out) menyusul berkurangnya jumlah petugas lapangan KB di tingkat kabupaten/kota.

"Jumlah petugas lapangan KB berkurang drastis dalam sepuluh tahun terakhir seiring dengan berlakunya otonomi daerah. Hal ini menjadi penyebab utama tingginya angka drop out KB," kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Desliana di Palembang, Sabtu.

Ia mengemukakan, jumlah petugas lapangan KB di Sumsel saat ini tersisa 633 orang dari sebelumnya sekitar 3.000 orang pada era tahun 90-an.

Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar petugas beralih tugas ke jabatan struktural seperti menjadi lurah, camat, atau lainnya.

"Secara ideal, seorang petugas membawahi maksimal satu desa, namun sejak terjadi pengurangan menyebabkan terpaksa membawahi tiga hingga lima desa. Hal ini berimbas dengan meningkatnya angka drop out, mengingat di Sumsel mencapai 3.169 desa," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mendorong penambahan petugas lapangan tersebut dengan melayangkan surat resmi ke pemerintah kabupaten/kota pada tahun lalu.

Penambahan itu dapat dilakukan melalui jalur penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau tenaga sukarela. Khusus untuk kategori PNS, setiap daerah diharapkan mengajukan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sementara, untuk tenaga sukarela menjadi kebijakan dan wewenang pemerintahan setempat mengingat harus menganggarkan dana untuk pembayaran honor.

"Seandainya tidak mengajukan ataupun tidak mungkin mendapatkan formasi PNS karena terkendala berbagai ketentuan, setidaknya setiap kabupaten/kota bersedia merekrut atau menambah tenaga sukarela seperti yang sudah dilakukan Palembang, Ogan Komering Ulu, Empat Lawang dan Muba," katanya.

Kekurangan jumlah petugas KB ini menjadi permasalahan tersendiri BKKBN Sumsel dalam mengejar target Milinium Depelovment Goals (MDGs) yang mematok angka Total Fertility Rate/TFR (angka rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak) menjadi 2,1 pada 2015 secara nasional.

Sementara, Sumsel sendiri mengalami kenaikan angka TFR dari 2,7 menjadi 2,8 berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012.

Peran petugas lapangan demikian vital mengingatkan pasangan usia subur untuk secara disiplin menggunakan alat kontrasepsi sebagai peserta KB aktif.

Sementara ini, angka drop out peserta KB di Sumsel terbilang cukup tinggi dari laju pertumbuhan penduduk yakni menyentuh angka dua persen lebih dari yang seharusnya hanya satu persen