Pengendalian inflasi
Di samping itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengendalikan inflasi tetap dalam sasaran tiga plus minus satu persen pada 2023 dan 2,5 plus minus satu persen pada 2024.
Perkembangan tersebut sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh Bank Indonesia (BI). BI tetap mempertahankan suku bunga BI-Rate pada level 6,00 persen.
Keputusan tersebut konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2023 terkendali pada 2,86 persen secara year on year (yoy) sehingga diperkirakan inflasi IHK 2023 akan berada dalam kisaran tiga plus minus satu persen.
Ke depan, BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah untuk memastikan inflasi terkendali dalam kisaran tersebut.
Percepatan digitalisasi sistem pembayaran
Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka meningkatkan volume transaksi dan mendorong inklusi Ekonomi Keuangan Digital (EKD), melalui perluasan implementasi QRIS, dan penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah.
Jumlah pengguna QRIS telah mencapai target untuk 2023 dengan posisi per November 2023 sebanyak 45,03 juta pengguna. Nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 157,43 persen secara year on year (yoy) sehingga mencapai Rp24,90 triliun.
Selanjutnya, target penggunaan QRIS ditetapkan sebesar 55 juta pengguna untuk 2024, dengan target volume transaksi QRIS sebanyak 2,5 miliar transaksi. Dalam hal ini, pemerintah memperkuat strategi implementasi QRIS Antarnegara untuk percepatan akseptasi transaksi.
Sementara itu penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dilakukan dengan mengembangkan KKI fitur Online Payment, serta perluasan sosialisasi, koordinasi, dan monitoring yang lebih intensif.
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun 2023 diperkirakan berada dalam kisaran 4,5 hingga 5,3 persen.
Pada 2024, kinerja konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, dan investasi diproyeksikan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan pemilihan umum, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Karena itu pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 diproyeksikan meningkat dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5 persen.
Berbagai upaya penguatan bauran kebijakan dan sinergi antarpemangku kepentingan dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia di tengah berbagai tantangan global yang menghantui sepanjang 2023 dan terus berlanjut ke 2024.
Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tengah volatilitas 2023
Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi (humasprovkaltara) (humasprovkaltara/)
