Palembang (ANTARA) -
Para ASN yang bertugas di Desk Pilkada Serentak 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Selatan mendapat pembekalan untuk memastikan mereka memberikan kepastian prosedur administrasi bagi para calon kepala daerah.
"Pertemuan ini dilakukan untuk memberikan kepastian prosedur administrasi bagi para calon kepala daerah agar tidak merugikan para calon. Para narasumber akan memberikan penjelasan yang lengkap tentang hal ini dan sama persepsinya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan A Supriono saat membuka sosialisasi Desk Pilkada Serentak 2024 di Graha Bina Praja Kantor Gubernur Sumsel, di Palembang, Selasa (7/5/2024).
Sekda Sumsel berharap pilkada serentak dapat terlaksana dengan baik dan disinergikan antara penyelenggara serta desk Pilkada Pemprov dan Pemkab/Pemkot sebagai institusi yang memfasilitasi.
Menurut dia, segala upaya dilakukan agar pilkada serentak nanti akan terlaksana dengan jujur, adil, bebas rahasia dan tercipta kondisi aman dan kondusif.
"Saya mengimbau seluruh ASN dan penyelenggara pilkada terus berkoordinasi dan bekerja sebaik-baiknya sesuai tupoksi masing-masing," katanya.
Ia mengajak semua pihak mematuhi regulasi yang terkait netralitas ASN dalam mendukung pelaksanaan pilkada serta mempertahankan Sumsel zero konflik dan tidak mudah termakan kampanye hitam.
"Semoga pemerintah kabupaten dan kota terus sejalan bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama agar pilkada dapat terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar," katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Sumsel Sri Sulastri menyebutkan, kegiatan sosialisasi itu juga untuk menyamakan persepsi dari semua fihal terkait ASN sebagai calon kepala daerah, pemetaan persiapan pilkada kabupaten/kota, sebagai bahan analisis untuk pelaksanaan pilkada aman dan damai.
"Selain itu, juga untuk mendukung pemerintah dalam mensukseskan pilkada serentak. Dan Membangun sinergitas dan meminimalisir bentuk persoalan dan konflik menjelang dan pasca pilkada," ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 109 orang, yang berasal dari kabupaten/ kota antara lain unsur KPU, Pemprov Sumsel, asisten pemerintahan dan kesra, badan tata pemerintahan dan bagian hukum.
