Baturaja (ANTARA) - Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kemalaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan menerima bantuan pangan dari pemerintah berupa beras sebanyak 10 kilogram (Kg).
Lurah Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU M Sandi Praja Ganta di Baturaja, Rabu mengatakan, bantuan pangan tersebut disalurkan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah lonjakan harga beras di pasaran.
Untuk Kelurahan Kemalaraja sendiri, kata dia, sebanyak 533 paket beras ukuran 10 Kg dibagikan ke setiap KPM yang terdata sebagai penerima bantuan.
Setiap KPM sebelumnya diberikan kupon melalui Ketua RT masing-masing agar pendistribusian bantuan tersebut lebih tertib dan berjalan lancar.
"Warga cukup membawa fotocopy KK dan kupon saja. Untuk daftar penerima sudah ada dari pusat. Kami tinggal membagikan saja," jelasnya.
Sementara, Kepala Bulog OKU Julkhaidar Romadhon sebelumnya menjelaskan, pemberian bantuan pangan tahap II ini sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi kekeringan akibat El Nino yang berdampak terhadap produksi pertanian.
Penyaluran beras cadangan pangan tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia yang disalurkan secara bertahap selama tiga bulan (September hingga November 2023).
"Untuk wilayah kerja Bulog OKU total beras yang disalurkan sebanyak 2.800 ton yang didistribusikan kepada 92 ribu KPM yang tersebar di OKU Raya meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan," katanya.
Ia memastikan beras yang disalurkan dalam bentuk bansos ini telah dilakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu sehingga dipastikan benar-benar layak dikonsumsi.
"Kabar baiknya untuk masyarakat bahwa pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras yang akan disalurkan kembali hingga Juni 2024," ujarnya.
Masyarakat Kemalaraja OKU terima bantuan pangan pemerintah
![Masyarakat Kemalaraja OKU terima bantuan pangan pemerintah](https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/22/IMG-20231122-WA0000_2.jpg)
Warga Kabupaten OKU menerima bantuan pangan tahap II dari pemerintah. (ANTARA/Edo Purmana/23)