Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa realisasi belanja mayoritas pemerintah daerah (pemda) di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan realisasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Pada saat transfer sudah kami mintakan untuk tata kelola dengan persyaratan salur dan pemda tidak membelanjakan karena sampai dengan bulan Agustus 2021 jumlah belanjanya masih di bawah jumlah yang pemda terima," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis.
Maka dari itu, ia menekankan agar pemda bisa lebih giat membelanjakan dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat agar bisa membantu masyarakat terutama dalam situasi yang luar biasa berat saat ini.
Realisasi pendapatan daerah tercatat lebih tinggi yaitu 53,7 persen per Agustus 2021, dibandingkan dengan realisasi belanja daerah yang baru mencapai 44,2 persen.
Menurut Sri Mulyani selisih tertinggi antara realisasi pendapatan dengan belanja terjadi di wilayah Banten yaitu 19,7 persen dan terendah di wilayah Jawa Tengah (Jateng) yakni minus 0,63 persen, yang merupakan satu-satunya daerah dengan realisasi belanja lebih tinggi dari pendapatannya.
"Pemda Jateng saat ditransfer langsung dibelanjakan, ini berarti masyarakatnya juga langsung menerima," ucap dia.
Secara keseluruhan, ia menyebutkan realisasi belanja pemda sejak Januari sampai dengan Agustus 2021 hanya mengalami sedikit kenaikan yaitu 1,97 persen atau mencapai Rp537,93 triliun.
Per jenis belanjanya, hampir seluruh realisasi pengeluaran pemda mengalami penurunan, tertinggi pada belanja modal yaitu 3,7 persen dari Rp40,22 triliun di Agustus 2020 menjadi Rp38,74 triliun pada Agustus 2021.
Kemudian, belanja lainnya tercatat juga turun 2,3 persen dari Rp129,94 triliun menjadi Rp126,93 triliun, serta belanja pegawai menurun 0,9 persen dari Rp241,25 triliun menjadi Rp238,97 triliun.
"Hanya belanja barang dan jasa yang meningkat cukup tinggi, yaitu 14,8 persen dari sebesar Rp116,11 triliun di Agustus 2020 menjadi Rp133,29 triliun pada Agustus 2021," ungkap Sri Mulyani.
Berita Terkait
Menkeu waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 16:03 Wib
Menkeu: APBN surplus Rp8,1 triliun per Maret
Jumat, 26 April 2024 10:14 Wib
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib