Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sudah menyalurkan sebesar Rp13,4 triliun Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kepada 5,5 juta pelaku usaha mikro hingga 4 September 2020.
“Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini didominasi salah satunya di Provinsi Jawa Barat,” kata Menteri Koordinatot Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.
Baca juga: 1.600 pelaku usaha mikro Musi Banyuasin dapat bantuan program pemulihan ekonomi
Pemerintah menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta.
Untuk tahap awal, pemerintah menyasar 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan dana yang dianggarkan mencapai Rp22 triliun.
Adapun syarat utama yang harus dipenuhi penerima Banpres Produktif adalah memiliki usaha mikro dan kecil.
Baca juga: Pemerintah perlu perjelas kriteria kelas menengah dapat bantuan subsidi gaji
Selain itu, pelaku usaha harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK).
Kemudian, tidak memiliki kredit di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya serta saldo di rekening tidak melebihi Rp2 juta.
Dalam kesempatan yang sama Menko Airlangga juga menjelaskan untuk subsidi upah sudah diberikan kepada 13,5 juta penerima dari target 15,7 juta.
Sementara itu, terkait program Kartu Prakerja sudah diproses tiga juta pendaftar dan gelombang tujuh akan mengakomodasi 800 ribu peserta.
Pemerintah salurkan Rp13,4 triliun Banpres bagi usaha mikro
Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melayani pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat menyerahkan persyaratan untuk verifikasi program Bantuan Presiden (Banpres) produktif di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2020). Program Banpres produktif senilai Rp2,4 juta yang akan diberikan per pelaku UMKM tersebut sebagai tambahan modal itu untuk membantu usaha mikro agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/wsj.
