Polisi ungkap klinik aborsi dan amankan 17 tersangka

Jakarta (ANTARA) - Sub Direktorat Reserse Mobil (Resmob) pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap sebuah klinik aborsi di Jakarta Pusat dan mengamankan 17 tersangka.

"Tanggal 3 Agustus yang lalu berhasil mengamankan 17 tersangka di salah satu klinik di Jalan Kenari, Senen, Jakarta Pusat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Selasa.

Baca juga: Polisi telusuri dokter kirim pasien ke klinik aborsi ilegal di Paseban

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat menjelaskan 17 tersangka tersebut diketahui berperan sebagai dokter, perawat, pengelola hingga calo.

Baca juga: 50 orang oknum bidan dan 100 calo terlibat klinik aborsi

"Peristiwa aborsi yang tidak sesuai ketentuan dan diamankan 17 tersangka terdiri dari 3 dokter, 1 bidan, 2 perawat, 4 pengelola bertugas negosiasi penerimaan dan pembagian uang, yang turut bantu ada 4 orang itu tugasnya antar jemput, bersihkan janin, calo dan pembelian obat," kata Tubagus.

Selain itu, penyidik juga mengamankan tiga perempuan yang melakukan aborsi di klinik tersebut.

"Terakhir, ada 3 orang yang melakukan aborsi. Semuanya ada 17 tersangka yang kita amankan," kata Tubagus.

Baca juga: Pasien klinik aborsi ilegal bisa dijerat pidana

Selain mengamankan 17 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa berbagai alat praktik kedokteran, obat-obatan hingga uang tunai dan catatan medis.

Tubagus mengatakan klinik itu sudah beroperasi selama sekitar lima tahun dan merupakan klinik legal.

Baca juga: Resmi bercerai, Laudya minta doa dan dukungan

Meski klinik ini merupakan klinik resmi, tetapi klinik ini melanggar aturan karena membuka jasa aborsi tidak sesuai aturan.

Atas perbuatannya, para tersangka itu dijerat dengan pasal yang berbeda-beda dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Pasal yang dikenakan antara lain Pasal 299, 346, 348 ayat 1 dan 349 KUHP serta Pasal 194 junto Pasal 75 tentang kesehatan dan Pasal 77A junto Pasal 45A UU Perlindungan Anak.