Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menginginkan Perum Perikanan Indonesia (Perindo) mengoptimalkan operasionalisasi Pasar Ikan Modern (PIM) di Muara Baru, Jakarta Utara, yang dikelola oleh BUMN perikanan tersebut.
"Saya mau Pasar Ikan Modern itu benar-benar bermanfaat. Selain untuk mengakomodir pasar ikan dari lapangan, juga bisa dimanfaatkan untuk kuliner," kata Edhy Prabowo dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Edhy Prabowo menekankan agar pusat kuliner yang menjadi salah satu fasilitas PIM diperhatikan kebersihannya. Dengan begitu diharapkan PIM dapat menarik minat semakin banyak pengunjung.
Perindo merupakan pihak pengelola PIM Muara Baru, Jakarta Utara. PIM yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019 ini dan diserahkan pengelolaanya kepada Perindo sejak 14 Agustus 2019 melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KKP dan Perindo.
PIM Muara Baru yang dibangun KKP ini terdiri dari 894 kios basah dan 155 kios kering. Selain itu, PIM juga dilengkapi oleh fasilitas pendukung lainnya yakni cold storage, food court, ruang pengepakan, Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL), klinik, ATM, ruang pertemuan dan masjid.
Menteri Edhy juga menyampaikan agar Perindo melihat peluang yang ada untuk bekerjasama dengan KKP memajukan industri kelautan dan perikanan Indonesia.
"Salah satunya, mengembangkan penyediaan benih untuk budidaya perikanan. Hal ini mengingat kondisi lapangan di mana masih banyak pembudidaya yang mengeluhkan tentang harga pakan yang mahal sehingga memberatkan usaha mereka," ucapnya.
Saat ini, Perindo memiliki pabrik pakan ikan dan pakan udang dengan produksi 30 ton/jam di Subang, Jawa Barat.
Menteri Edhy mengarahkan agar Perindo mengembangkan benih pakan yang memperhatikan kebutuhan para pembudidaya.
Ia mengatakan, hal ini akan menghidupkan usaha budidaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan begitu, kedua belah pihak pun akan sama-sama diuntungkan.
Menteri Edhy mengatakan, sudah sewajarnya BUMN sebagai tangan kanan negara berperan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, di samping mengejar laba perusahaan semata.
Ia mengatakan, KKP terbuka untuk bekerja sama dengan Perindo dalam program-program yang sejalan. Meskipun begitu, ia menekankan agar Perindo bekerja secara profesional dan tidak melimpahkan pekerjaan tersebut kepada subkontraktor.
“Tapi kami mau profesional loh, jangan nanti disubkon. Boleh kalian memberdayakan pembudidaya di daerah yang kualitasnya bagus, tapi jangan ditinggal begitu saja dan terima beres. Kalian advokasi, pengawasan langsung ke lokasi," ujarnya.
Berita Terkait
Pakar: Pengurangan vonis eks Menteri KKP Edhy Prabowo jadi preseden buruk MA
Rabu, 15 Februari 2023 12:50 Wib
Pakar Hukum pertanyakan rekam jejak Gazalba Saleh terkait Edhy Prabowo
Rabu, 15 Februari 2023 12:19 Wib
KPK setor Rp72 miliar dan 2.700 dolar AS dari kasus Edhy Prabowo
Jumat, 8 April 2022 10:57 Wib
KPK eksekusi Edhy Prabowo ke Lapas Tangerang
Rabu, 6 April 2022 14:57 Wib
KPK singgung hakikat pemberantasan korupsi soal hukuman Edhy dikurangi
Kamis, 10 Maret 2022 12:56 Wib
Hakim banding nilai vonis Edhy Prabowo tak cerminkan keadilan, vonis lebih berat
Kamis, 11 November 2021 23:13 Wib
Akademisi nilai pencabutan hak politik Edhy Prabowo tak maksimal
Senin, 19 Juli 2021 14:09 Wib
KPK hormati vonis 5 tahun penjara terhadap Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
Jumat, 16 Juli 2021 14:40 Wib