KPK geledah lima lokasi di Kepri terkait kasus Nurdin Basirun

id KPK, GELEDAH, KEPULAUAN RIAU, GUBERNUR KEPRI NONAKTIF NURDIN BASIRUN, SUAP, GRATIFIKASI, IZIN REKLAMASI

KPK  geledah lima lokasi di Kepri terkait kasus Nurdin Basirun

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menggeledah total lima lokasi di tiga kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan di Kepri dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

"KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi di tiga kota/ kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau," kata Juru Bicara KPK Febri Diasnsyah di Jakarta, Selasa.

Pertama di Kota Batam, tim KPK menggeledah dua lokasi, yakni rumah pihak swasta Kock Meng dan rumah pejabat protokol Gubernur Kepri.

Kedua di Kota Tanjung Pinang dilakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan rumah pribadi tersangka Budi Hartono yang merupakan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kepri.

Terakhir di Kabupaten Karimun, tim KPK menggeledah rumah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Baca juga: KPK geledah rumah Gubernur Kepri nonaktif

Dari sejumlah lokasi tersebut, kata Febri. KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan.

"Penggeledahan masih berlangsung, kami harap pihak-pihak di lokasi dapat bersikap kooperatif agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi," ucap Febri.

Ia menyatakan penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan suap terkait perizinan dan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Nurdin Basirun.

Baca juga: Kadishub Kepri rapat saat Penyidik KPK geledah kantornya

KPK pada 11 Juli 2019 telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus itu, yakni Gubernur Kepri 2016-2021 Nurdin Basirun (NBA), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Budi Hartono (BUH), dan Abu Bakar (ABK) dari unsur swasta.

Selain itu, KPK juga menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.

Baca juga: KPK masih pertimbangkan langkah hukum ketidakhadiran Sjamsul Nursalim dua kali

Untuk kasus suap, Nurdin diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta terkait suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Nurdin menerima uang dari Abu Bakar baik secara langsung maupun melalui Edy Sofyan dalam beberapa kali kesempatan.

Adapun rincian yang diterima Nurdin, yaitu pada 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta. Kemudian pada 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk Abu Bakar untuk luas area sebesar 10,2 hektare.

Kemudian pada 10 Juli 2019, Abu Bakar memberikan tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada Nurdin melalui Budi Hartono.

Baca juga: Program "Subuh Keliling" dihentikan setelah KPK OTT Gubernur Nurdin

Sementara terkait gratifikasi, tim KPK mengamankan uang dari sebuah tas di rumah dinas Nurdin dengan jumlah masing-masing 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, 5 euro, 407 ringgit Malaysia, 500 riyal, dan Rp132.610.000.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi, Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, sebagai pihak yang diduga penerima suap Edy dan Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK panggil dua hakim PN Jakarta Barat, terkait perkara yang ditangani Kejati DKI

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi Abu Bakar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar