KPK tunggu putusan kasasi MA untuk Syafruddin Arsyad Temenggung

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) untuk terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Sesuai dengan jadwal yang ada, besok 9 Juli 2019 merupakan hari terakhir masa penahanan terhadap terdakwa di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, kata Febri, KPK telah menerima putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam perkara ini.

KPK pun berpandangan putusan tersebut telah mengakomodir seluruh argumentasi KPK dan fakta yang muncul di sidang sehingga KPK tidak mengajukan kasasi.

"Namun, karena pihak terdakwa mengajukan kasasi maka KPK menghadapinya dengan menyampaikan kontra memori kasasi tertanggal 18 Februari 2019," ucap Febri.

KPK, lanjut Febri, percaya dengan independensi dan imparsialitas pengadilan dalam memutus perkara ini.

"Kami yakin kasus BLBI yang menjadi perhatian publik ini diproses dengan sangat hati-hati, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga rangkaian tahapan di persidangan," kata Febri.

Saat ini, kata dia, KPK juga sedang melakukan penyidikan terkait kasus BLBI dengan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

"Kasus dengan dugaan kerugian negara Rp4,58 triliun ini merupakan salah satu perkara yang menjadi fokus KPK," ujar Febri.

Sementara dalam kontra memori kasasi tersebut, ia mengatakan bahwa pada prinsipnya KPK menjawab argumentasi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum terdakwa Syafruddin.

"Kami menilai sebagian besar argumentasi tersebut hanya lah pengulangan dari hal-hal yang sudah muncul di persidangan sebelumnya sehingga relatif tidak ada hal baru dari memori kasasi tersebut," tuturnya.

Adapun beberapa hal yang tidak baru dalam memori kasasi itu, misalnya perkara merupakan wewenang peradilan hukum perdata dan peradilan hukum tata negara.

Selanjutnya, penerbitan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham adalah berdasarkan perintah jabatan dan didasarkan pada Undang-Undang Pebankan.

Kemudian, pertimbangan hakim tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian keuangan negara dan lain-lain.

Oleh karena itu, kata Febri, Penuntut Umum KPK meminta pada Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini untuk menolak kasasi yang diajukan oleh pihak terdakwa tersebut.

"Dan tentu saja, kita semua menunggu putusan ini selain karena secara formil telah diajukan ke Mahkamah Agung, KPK juga bertanggung jawab pada publik untuk terus secara serius menangani perkara BLBI dengan kerugian negara yang sangat besar ini," ujar Febri.

Sebelumnya, PT DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar dalam perkara korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Putusan PT DKI Jakarta itu lebih berat dibanding putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya menuntut agar Syafruddin Arsyad Temenggung divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan.