DFW: Pembenahan dokumentasi kapal bakal lestarikan ekspor tuna Indonesia

id ikan tuna,kkp,ekspor tuna,Destructive Fishing Watch,ekspor ikan indonesia, berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara ha

Kegiatan ekspor ikan tuna dari Maluku (ANTARA/Alex Sariwating)

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan yang mendorong pembenahan dokumentasi dari berbagai kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan perairan nasional  dinilai akan melesatkan ekspor komoditas tuna dari berbagai daerah di Tanah Air.

"Konsumen negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Jepang sangat concern (peduli) kepada aspek ketertelusuran ikan tuna asal Indonesia," kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Abdi Suhufan di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, sejumlah daerah yang layak untuk didorong komoditas ekspor tuna antara lain adalah Maluku.

Abdi meminta Pemprov Maluku untuk meningkatkan pembinaan nelayan kecil sebab pasca moratorium, nelayan kecil merupakan pelaku utama tuna di Indonesia timur.

"Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mesti proaktif membantu nelayan kecil mendapatkan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan sebagai dokumentasi ekspor terutama tuna tujuan Amerika," katanya.

Menurut data Bea Cukai Ambon, ekspor tuna sampai dengan Januari-8 April 2019 telah mencapai 2,6 juta dolar AS. Sementara pada periode Januari-Desember 2018, ekspor mencapai 9,7 juta dolar. Tujuan ekspor tuna Maluku adalah Vietnam, Jepang dan Amerika Serikat.

Selain meningkatkan pembinaan nelayan kecil, pemerintah provinsi Maluku mesti meningkatkan alokasi anggaran untuk perikanan. Karakteristik nelayan kecil di Maluku butuh dukungan sarana penangkapan yang lebih modern dan penyediaan listrik di pulau-pulau kecil Maluku.

"Pemda Maluku mesti berani investasi dan alokasikan anggaran pembangunan untuk pengadaan kapal ukuran kecil dan mini cold storage untuk tampung tangkapan nelayan kecil" kata Abdi.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepulauan, DPP Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO), Syahrir Abdul Rauf mengatakan bahwa perlu ada sinergi pembinaan nelayan kecil antara pusat dan daerah.

"Daerah secara perlahan perlu mengurangi ketergantungan bantuan kapal dari pusat, melalui APBD, daerah bisa mengadakan sendiri dan mendorong pelaku usaha berinvestasi di sektor perikanan tangkap," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ketika menjadi salah satu pembicara dalam talkshow bertajuk “Semangat Memperkuat Budaya untuk Bela Negara Generasi Milenial” di Universitas Sahid Jakarta, Selasa (9/4), menyatakan bahwa usaha untuk menjaga kedaulatan negara dibuktikan dengan naiknya peringkat Indonesia sebagai pemasok tuna terbesar di dunia.

"Sekarang, Indonesia pemasok tuna terbesar sedunia, pemasok kepiting nomor 1 di Amerika. Neraca perdagangan perikanan kita juga nomor 1 di Asia Tenggara," ujarnya.

Sekitar satu dari enam tuna yang ditangkap di seluruh dunia selama tiga tahun terakhir berasal dari Indonesia, yang merupakan 16 persen dari produksi tuna dunia. Sebagai penghasil tuna terbesar, Indonesia menjadi pemasok utama pasar Jepang, Amerika, Uni Eropa, Korea, dan Hong Kong.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar