Kementan rangkul 1.000 pondok pesantren kembangkan pertanian

Makassar (ANTARA News Sumsel) - Kementerian Pertanian merangkul 1.000 pondok pesantren guna pengembangan produk pertanian menuju swasembada pangan nasional dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

"Alhamdulillah hari ini kita sudah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) yang pertama dalam sejarah dengan Majelis Ulama Indonesia, di bawah Pemerintahan Jokowi-JK," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Penandatanganan nota kesepahaman pengembangan produk pertanian dilakukan Mentan Amran dan Ketua Umum MUI K.H. Ma'ruf Amin. Enam bulan lalu, penandatangan nota kesepahaman serupa juga dilakukan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dia menjelaskan kerja sama pengembangan produk pertanian dengan pesantren bagian dari sejarah baru. Apalagi, Kementan telah bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini PT Mayora, untuk penyaluran bahan baku pertanian yang dijadikan produk pertanian.

"Alhamdulillah hasilnya luar biasa di sektor jagung dan kakao, dulunya kita impor Rp10 triliun sekarang kita ekspor. Bawang dulunya kita impor sekarang diekspor, begitu pun ayam, telur, domba, dan kambing ke beberapa negara," kata dia.

Melalui kerja sama dalam menggerakkan umat, dirinya optimistis perubahan besar akan terjadi pada masa mendatang yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Kalau umat bergerak, Indonesia menjadi hebat. Kami yakin dan bisa dipercaya. Kalau konsisten target 100 ribu, mereka tanam 100 ribu, seperti contoh di Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, serta Jawa Timur. Kami yakin bila bergerak bersama-sama,pesantren juga bergerak, insyaallah pertanian akan bangkit," ucapnya.

Amran menjelaskan kerja sama itu sudah berjalan lebih dahulu. Hanya saja untuk lebih menguatkan maka dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman. Pihaknya terbiasa bekerja dahulu untuk kemudian baru dibuatkan nota kesepahaman.

"Kerja sama langsung kita 'action'. Sebenarnya kita kerja lebih awal, cuma diformalkan hari ini, kita terbiasa kerja dulu baru Mou kadang seperti itu, jelasnya kita butuh hasilnya, rakyat menunggu," ujarnya Mengenai kondisi pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam sejarah pertanian, sepanjang pembangunan irigasi ditemukan yang rusak mencapai 350-400 ribu hektare. Hal itu menjadi angka kerusakan terbesar di pertanian.

"Di bawah Pemerintahan Pak Jokowi-JK, ada tiga irigasi yang kita bangun dengan nilai anggaran kurang lebih Rp2,5 triliun atau hampir mencapai Rp3 triliun di wilayah Palopo, Wajo, dan Jeneponto," kata dia.

Terkait dengan masalah kekeringan di Indonesia, kata Amran, telah diantisipasi jauh sebelumnya, pada awal Pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau masalah antisipasi kekeringan, kita sudah melakukannya tiga tahun lalu. Selain itu kita normalisasi irigasi tersier dan sekunder, membeli pompa ratusan ribu itu pada tiga tahun lalu. Karena kita tahu kekeringan itu bisa saja terjadi setiap tahun," kata dia.

Ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin usai penandatangan nota kesepahaman itu, menuturkan para ulama pondok pesantren digerakkan untuk pemberdayaan ekonomi umat sekitarnya.

Hal itu, kata dia, kemudian direspons Menteri Pertanian yang ingin memberdayakan umat serta membuat negara cukup pangan, bahkan bisa ekspor.

"Ini merupakan suatu gerakan bersama, tersinergikan serta adanya kemitraan yang bisa menghasilkan produk-produk yang bisa diandalkan dan menyejahterakan masyarakat," ucapnya.

Penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan Kementerian Pertanian dengan pihak PT Mayora sebagai bagian dari kemitraan, guna menghasilkan produk pertanian unggul dan berkualitas.

Bantuan juga diberikan Kementan usai penandatanganan nota kesepahaman itu, seperti 100 ekor bibit sapi, 10 traktor, 50 ton benih jagung, 10 ribu bibit jeruk, 3.000 bibit durian, 50 ribu bibit kopi, dan 50 ribu bibit kakao. Bantuan itu diserahkan kepada perwakilan pondok pesantren dan kelompok tani binaan. (M050).