Suku Sakai menuntut ganti rugi Rp4 triliun

id demo,unjuk rasa,berita palembang,berita sumsel,Suku Sakai,penyerobotan lahan,konflik perusahaan dan warga

Suku Sakai menuntut ganti rugi Rp4 triliun

Arsip- Unjuk Rasa . (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi/dol/17)

Pekanbaru (ANTARA News Sumsel) - Ratusan masyarakat adat Sakai dari Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau menuntut ganti rugi tanah adat senilai Rp4,58 triliun.

Koordinator Lapangan Massa Aksi Masyarakat Adat Sakai, Rangga Saputra di Pekanbaru, Senin, menuding sebuah perusahaan kelapa sawit PT. IMT telah merampas tanah adat mereka seluas 6.505,42 hektare (ha) sehingga menyebabkan kerugian triliun rupiah.

Dalam pernyataannya, demonstran mengklaim kerugian dari lahan seluas 6.505,42 ha yang diambil oleh perusahaan, apabila dikali Rp2.000.000 per ha harga tanah dilokasi tersebut, maka kerugian warga Sakai mencapai Rp1.301.084.000.000.

Kemudian, demonstran menyebut lahan tersebut telah dirampas Perusahaan tersebut sejak 1996. Jika hasil panen sawit dari lahan ini diperkirakan Rp2 juta per hekatare, maka dikalikan perbulan sejak 1996, didapatkan angka Rp3.278.731.680.000. Dengan demikian, mereka mengklaim total kerugian lahan mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Mereka menuntut baik Pemerintah ataupun DPRD Riau segera mengambil sikap tegas karena perusahaan diduga telah merampas hak rakyat.

Ratusan Masyarakat sakai yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sempat ricuh saat menuntut respon cepat dari sejumlah pihak. Salah seorang dari kaum ibu ada yang menangis dan hampir pingsan saat meminta hak mereka.

Sementara Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Riau Rusli Ahmad hadir menemui ratusan masa aksi. Kordias berjanji akan segera menfasilitasi masyarakat dengan Badan Pertanahan Negara Kanwil Riau serta DinasLHK Riau.

Kemudian, Politisi PDI Perjuangan Riau tersebut berjanji akan turun meninjau langsung daerah yang berkonflik.

"Kami akan datang kesana meninjau lokasi yang dipermasalahankan tersebut," sebut Kordias.

Sebelumnya, masyarakat adat sakai sempat melakukan aksi demo di beberapa titik diantaranya Polda Riau, kantor Gubernur Riau, memblokir Flyover dan kini di DPRD Riau.
(T.KR-FZR/F.B. Anggoro)