Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyelesaian isu ketahanan pangan di Indonesia memerlukan koordinasi antarkementerian dan juga antarpemerintah pusat dan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
"Kami mempunyai peluang untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi untuk menjawab tantangan itu tidak mudah. Geografis Indonesia bisa menyediakan sumber daya alam yang tidak hanya dibutuhkan oleh kami tapi juga bagi global. Ini membutuhkan koordinasi," kata Sri Mulyani dalam acara Forum Pangan Asia Pasifik di Jakarta, Senin.
Koordinasi tersebut, kata Sri Mulyani, tidak hanya dilakukan oleh kementerian yang berkaitan dengan penyediaan pangan seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sri Mulyani yang akrab disapa Ani tersebut menjelaskan Indonesia sebagai negara besar yang menggunakan sistem politik desentralisasi dalam mengelola negara menekankan pentingnya koordinasi antarpemerintah.
"Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi sangat sangat penting," tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia juga dihadapkan dengan isu ketahanan pangan yang saat ini menjadi permasalahan global. Terlebih Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak penduduk dan menempati urutan ke-71 dari 113 negara dalam indeks ketahanan pangan dunia.
Namun penyelesaian isu ketahanan pangan di Indonesia mendapatkan tantangan dari letak geografis yang mana merupakan negara maritim dengan lebih dari 18 ribu pulau.
Oleh karena itu salah satu rencana strategis pemerintah yang tercantum dalam Nawa Cita ialah pembangunan infrastruktur khususnya di daerah-daerah terluar untuk pemerataan pembangunan.
Selain itu Sri Mulyani juga menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia Indonesia sebagai pembangunan ekonomi yang komprehensif.
Berita Terkait
Menkeu waspadai kenaikkan harga komoditas akibat konflik geopoltik
Jumat, 26 April 2024 16:03 Wib
Menkeu: APBN surplus Rp8,1 triliun per Maret
Jumat, 26 April 2024 10:14 Wib
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib