Presiden minta kepala daerah permudah izin investasi

id presiden, izin, izin investasi, jangan persulit, berikan izin, izin usaha

Presiden minta kepala daerah permudah izin investasi

Presiden Joko Widodo (ANTARA /Andreas Fitri Atmoko)

...Sudah berikan. Jangan lagi ada perizinan urusannya minggu, bulan, tahun, malu kita...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah untuk mempermudah izin investasi.
      
"Saya ingatkan, untuk industri dan manufaktur berilah peluang sebanyak-banyaknya untuk kedua hal ini. Bagi mereka yang mau investasi di industri dan manufaktur buka lebar-lebar karena akan membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa.
      
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara "Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia" yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja.
      
"Sudah tidak usah mikir. Detik itu juga beri izin, tinggal tanda tangan. Jangan berbelit-belit lagi untuk industri dan manufaktur. Sudah berikan. Jangan lagi ada perizinan urusannya minggu, bulan, tahun, malu kita. Masa zaman sekarang masih hitungan minggu, bulan, tahun, apalagi untuk investasi," tambah Presiden.
      
Apalagi saat ini masyarakat di usia produktif membutuhkan lapangan kerja padat karya.
      
"Kalau di pusat, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sekarang sudah bisa 3 jam untuk 9 izin, rampung, di daerah mestinya, mestinya 1 menit, 2 menit lah, jangan sampai hitungan jam begitu loh, kalau pusat hitungannya jam, daerah menit," kata Presiden yang mengundang tawa para kepala darah.
      
Presiden pun berjanji akan mendatangi daerah-darah yang masih memberikan pelayanan dalam waktu lama untuk para investor.
     
"Beli aplikasi sistem, murah sekali, Rp25 juta dapat. Kalau tidak minta pinjam ke Jakarta, sudah ada, siap itu, 'ngopi' saja di situ, gratis," ungkap Presiden.
      
Pada awal 2018 juga direncanakan sudah ada sistem "single submision" sehingga Presiden dapat melacak bagaimana alur perizinan di pusat dan daerah.
     
"Akan ketahuan mana yang cepat dan lambat apakah pusat atau daerah. Saat persaingan global dunia gila-gilaan sekarang ini kalau masih mengerjakan rutinitas dan ada terobosan ditinggal betul kita. Karena itu dibutuhkan pemimpin-pemimpin baik pusat dan daerah yang reformis, senang pembaharuan, inovasi, jangan rutinitas, tiap hari masuk kantor, kerja, capai juga tapi tidak melakukan apa-apa. Memang betul tanda tangan, tapi buat terobosan yang baru, buatlah terobosan yang mempercepat melayani masyarakat," tegas Presiden.