Baturaja (Antarasumsel.com) - Plafon anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada tahun 2017 menurun rata-rata 15 persen.
Penurunan jumlah plafon anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) itu, karena pemkab bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah memangkasnya, kata anggota Komisi I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha, di Baturaja, Jumat.
"Plafon anggaran SKPD rata-rata menurun 15 persen, juga terkait dengan adanya SKPD baru, sehingga sebagian anggaran dialihkan ke SKPD baru agar dapat bertahan satu tahun ke depan," kata dia.
Menurut ketua Fraksi PKB itu, penyebab plafon anggaran SKPD menurun, salah satunya dana bagi hasil (DBH) migas menurun.
"Jadi bukan hanya karena defisit. Sebab yang namanya defisit tiap tahun pasti akan terjadi. Dan maksimal defisit itu biasanya 4,5 persen dari APBD, sehingga diharapkan pada APBD-P, defisit itu akan di-nol-kan," ujarnya.
Mengenai kegiatan fisik proyek pembangunan, menurut Yudi untuk fisik juga menurun nilainya, namun tetap ada beberapa kegiatan antara lain pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, termasuk peningkatan jalan.
"Untuk fisik ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PU Permukiman yang nilainya menurun sekitar 40-50 persen," katanya.
Berita Terkait
Polisi sidik kasus korupsi anggaran PPK Kabupaten Tebo
Senin, 22 April 2024 16:56 Wib
Mensos sebut program Pena atasi kemiskinan ekstrem dengan anggaran terbatas
Jumat, 5 April 2024 12:36 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Ini penjelasan Menkeu terkait blokir anggaran kementerian/lembaga Rp50 triliun
Rabu, 14 Februari 2024 19:20 Wib
DJPb: Pada 2023 anggaran ketahanan pangan Sumsel Rp435,4
Minggu, 4 Februari 2024 10:20 Wib
Jokowi tegaskan anggaran bansos dari APBN telah disetujui DPR
Jumat, 2 Februari 2024 11:56 Wib
Kemenkumham Sumsel percepat penyerapan anggaran triwulanI 2024
Selasa, 16 Januari 2024 14:10 Wib
Mentan pastikan tambahan anggaran Rp14 triliun pupuk subsidi
Selasa, 16 Januari 2024 10:55 Wib