Sumsel ajukan tambahan dana infastruktur Asian Games

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan penambahan dana sebanyak Rp1,7 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games 2018.

Asisten II bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel Yohanes H Toruan di Palembang, Kamis, mengatakan penambahan dana tersebut untuk percepatan beberapa pembangunan infrastruktur seperti jalan Jembatan Musi IV dan VI yang belum teranggarkan pada tahun 2017.

"Sumsel mengajukan penambahan tak lain agar pembangunannya cepat dilakukan dan juga cepat selesai karena dikejar target selesai," kata dia.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kementerian PUPR telah menganggarkan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk seluruh pembangunan infrastruktur di Sumsel yang berasal dari APBN.

Namun jika usulan Sumsel diterima maka dana APBN yang akan mengalir ke Sumsel pada tahun depan sebesar Rp2,2 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan jalan layang (flyover) Simpang Bandara, flyover Sekip Ujung, pelebaran Jalan Gubernur H Bastari, dan pelebaran dari pintu tol Palindra-Lingkar Selatan-Jakabaring.

"Sebelumnya flyover Sekip belum teranggarkan sama sekali pada tahun anggaran 2017. Namun karena kemacetan yang semakin padat di kawasan tersebut akhirnya mulai dibangun pada 2017," kata dia.

Selain itu, kebutuhan Sumsel lainnya yakni dana untuk overlay beberapa ruas jalan, khususnya jalan yang dilalui jalur LRT.

"Sebagian besar jalan rusak karena pembangunan tiang pancang LRT," kata dia.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memastikan pembangunan infrastruktur didaerahnya tetap berjalan sesuai rencana meski terjadi pemangkasan dana APBN.

"Pembangunan di Sumatera Selatan tetap berjalan karena kami akan menggelar Asian Games," kata Alex di Palembang, Jumat.

Alex mengatakan pembangunan jalur kereta api dalam kota Light Rail Trail tetap berjalan sesuai perencanaan, demikian juga dengan jalan tol Palembang-Inderalaya, dan Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI.

Pemerintah melalukan penyesuaian pengeluaran APBN dengan memangkas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Langkah itu diambil pemerintah karena memperkirakan ada potensi kekurangan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp219 triliun.

Selain itu, postur APBNP 2016 yang lebih realistis ikut menjadi basis penyusunan dari RAPBN 2017 agar pagu anggaran tersebut bisa menjawab tantangan perekonomian yang berpotensi mengganggu jalannya pembangunan nasional.