Palembang (ANTARA Sumsel) - Akademisi Institut Agama Islam Negeri
Raden Fatah Palembang Jamanudian mengatakan kebijakan ekonomi dan
politik yang berbasis Pancasila menjadi solusi Indonesia dalam mengatasi
kemiskinan, pengangguran dan penguasaan sumber daya alam oleh
perusahaan asing.
"Selain itu, penerapan Undang-undang Dasar Tahun 1945 juga menjadi
faktor penting lainnya dalam mendorong kemakmuran bangsa Indonesia,"
katanya ketika menjadi pembicara pada diskusi bertema Aktualisasi
Pancasila untuk sukseskan pemilu di IAIN Raden Fatah Palembang, Minggu.
Menurut dia, kebijakan ekonomi, politik dan sistem demokrasi kini
cenderung jauh dari menerapkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun
1945.
Padahal, keduanya merupakan aturan yang ideal untuk mendorong
kesejahteraan rakyat dan kemampuan negara dalam mengakomodir berbagai
kepentingan rakyat, termasuk demokrasi politik dalam pemilu.
Ia mengatakan, saat ini tidak bisa dipungkiri kondisi ekonomi dan
politik Indonesia dalam keadaan krisis yang tak berujung, padahal
solusinya adalah Pancasila dan UUD`45.
Namun, sampai kini pihaknya menilai penguasa negara ini cenderung menjauh dari dua pilar ideal itu untuk kepentingan bangsa.
Dia mengajak generasi muda untuk sama-sama berjuang mengembalikan
cita-cita proklamator negeri ini menjadikan Pancasila dan UUD`45 sebagai
dasar negara.
"Kedua pilar itu, merupakan solusi dari berbagai masalah terkait
yang kini sedang dialami bangsa, yaitu gencarnya serangan imperialis
melalui neoliberalisme," tegasnya.
Jamanudian menambahkan, pemilu legislatif yang kini tinggal menunggu
hari pencoblosan hendaknya menjadi ajang pembuktian pesta demokrasi
bersih dan berpihak kepada rakyat.
Peserta pemilu hendaknya memiliki kesamaan persepsi dalam mendukung
kebijakan politik yang bersih dan berkualitas dengan mengedepankan
kepentingan rakyat, katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional
untuk Demokrasi Palembang, Galluh Sitoresmi bahwa kebijakan politik
sangat erat kaitannya dengan perekonomian negeri ini.
Karena itu, tidak bisa ditawar lagi, kalau pemerintah ingin
menjadikan rakyatnya sejahtera dan terbebas dari berbagai penindasan
maka Pancasila dan UUD`45 solusinya, kata dia.
Galluh menambahkan, pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjadi
hak masyarakat Indonesia untuk menentukan keberpihakan kepada calon
wakil mereka di lembaga legislatif.
"Hanya saja, sampai kini pelaksanaan tahapan pemilu cenderung belum
mengakomodir kepentingan rakyat sesungguhnya, justru kelompok dan partai
politik yang menguasai berbagai kebijakan," kata dia.
Dia mengatakan, sebagai generasi muda yang konsen memperjuangkan
kembalinya Pancasila dan UUD`45 sebagai landasan utama pemerintah
pihaknya terus mengingatkan pemerintah untuk menerapkan dua pilar negara
tersebut.
Kedua pilar negara itulah yang menjadi modal utama pemerintah mendorong kemakmuran rakyat Indonesia, katanya.
Berita Terkait
Program kebijakan ekonomi jadi sebagian paparan kinerja Pj Bupati Muara Enim di Kemendagri
Selasa, 19 Maret 2024 20:33 Wib
Pemberian "cuti ayah" kebijakan responsif gender
Jumat, 15 Maret 2024 13:25 Wib
Kemendagri apresiasi kebijakan Pemkab Muba terkait investasi untuk kesejahteraan
Rabu, 13 Maret 2024 12:52 Wib
Harga emas naik karena adanya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter
Rabu, 6 Maret 2024 8:21 Wib
Revisi kebijakan ekspor dinilai berpotensi turunkan budi daya lobster
Senin, 12 Februari 2024 10:25 Wib
Pj Gubernur Sumsel menghargai fungsi media kawal kebijakan pemerintah
Jumat, 2 Februari 2024 10:15 Wib
Rupiah menguat seiring pasar waspadai kebijakan bank sentral AS
Selasa, 30 Januari 2024 10:07 Wib
Istana: Pembagian bansos oleh Presiden Jokowi merupakan kebijakan afirmatif
Senin, 29 Januari 2024 15:08 Wib